Penambahan Wamen Tak Jamin Perbaiki Kondisi Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Rohmani menilai rencana penambahan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) tidak akan memperbaiki kondisi pendidikan nasional. Menurutnya, yang diperlukan pendidikan nasional bukan penambahan posisi pejabat baru. 

"Kian jelas kalau rencana penambahan Wamen ini tidak berdasarkan analisa yang matang. Bukan pula didasarkan untuk mempercepat kemajuan pendidikan nasional," kata Rohmani.

Ia berpendapat, kebijakan menambah wakil menteri memperlihatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak memahami masalah pendidikan nasional. Menurut dia, persoalan pendidikan nasional ada pada pembuat kebijakan pendidikan dimana seringkali perumus kebijakan pendidikan tidak menciptakan solusi atas berbagai persoalan pendidikan.

Hal yang menurutnya penting adalah pembuat kebijakan mengeluarkan kebijakan yang pro pada perbaikan kualitas pendidikan, dan bukan sebaliknya. Rohmani mengatakan, kebijakan ujian nasional dan sekolah bertaraf internasional adalah contoh bila pembuat kebijakan pendidikan yang ada selama ini tidak berdasarkan realitas kebutuhan.

"Saya khawatir, penambahan Wamendiknas ini akan menciptakan persoalan baru. Bukannya memperbaiki kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, malah menimbulkan persoalan birokratis. Karena selain mengurus para dirjen, Menteri juga akan tersita mengatur  para wakil menterinya," ungkap politisi PKS ini.

Seharusnya, kata Rohmani, Presiden fokus pada perbaikan performa dan kinerja Kemendiknas karena ternyata ketahui bila laporan keuangan Kemendiknas tahun 2010 masuk kategori "disclaimer" dan persoalan-persoalan krusial lainnya.

"Ini janji presiden loh, memperbaiki birokrasi kita. Apalagi ditambah Wamen maka yang terjadi pemborosan anggaran. Dan yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap penambahan wewenang maka peluang untuk korupsi juga akan makin besar," kata Rohmani.

Seperti diketahui, dalam proses perombakan kabinet yang tengah berjalan saat ini, Presiden SBY memutuskan menambah posisi wakil menteri di sejumlah pos kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan Nasional. Inspektur Jenderal Kemdiknas Musliar Kasim diangkat sebagai wakil menteri yang akan membidangi pendidikan. Sebelumnya, Mendiknas M Nuh telah didampingi seorang wakil menteri yaitu Fasli Jalal.