Penambahan Wakil Mendiknas, Bukti Presiden Tak Paham Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Rohmani di Jakarta, Senin (17/10/2011) menilai, rencana penambahan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) tidak akan memperbaiki kondisi pendidikan nasional.

Menurutnya, saat ini yang diperlukan pendidikan nasional bukan Wamendiknas. "Kian jelas kalau rencana penambahan Wamen ini tidak berdasarkan analisa yang matang. Bukan pula didasarkan untuk mempercepat kemajuan pendidikan nasional," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kebijakan menambah wakil menteri pendidikan ini, menurut Rohmani, makin memperlihatkan bahwa sebenarnya Presiden tidak memahami masalah pendidikan nasional.

Pasalnya, persoalan pendidikan nasional hanya dilihat pada tingkat pembuat kebijakan pendidikan. Padahal, dalam praktenya, seringkali perumus kebijakan pendidikan tidak menciptakan solusi atas berbagai persoalan pendidikan.

"Yang terpenting adalah pembuat kebijakan yang pro pada perbaikan kualitas pendidikan bukan sebaliknya. Saya khawatir, penambahan Wamendiknas ini akan menciptakan persoalan baru. Bukannya memperbaiki kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, malah menimbulkan persoalan birokratis. Karena selain mengurus para dirjen, Menteri juga akan tersita mengatur para wakil menterinya," ujarnya.

Rohmani mencontohkan, kebijakan ujian nasional dan sekolah bertaraf internasional adalah contoh bila pembuat kebijakan pendidikan yang ada selama ini tidak berdasarkan realitas kebutuhan. Seharusnya,kata Rohmani, Presiden serius memperbaiki performa dan kinerja Kemendiknas.

Seperti yang kita ketahui bila laporan keuangan Kemendiknas tahun 2010 masuk kategori disclaimer. Belum lagi persoalan-persoalan krusial lainnya.

"Apabila penambahan Wamendiknas ini benar-benar diputuskan presiden, berarti presiden tidak serius melakukan perbaikan birokrasi. Ini janji presiden loh, memperbaiki birokrasi kita. Apalagi ditambah wakil menteri maka yang terjadi pemborosan anggaran. Dan yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap penambahan wewenang maka peluang untuk korupsi juga akan makin besar," ujarnya.