Mengapa Mendiknas Harus Dibantu Dua Wakil?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Musliar Kasin untuk menempati jabatan baru sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh telah didampingi seorang wakil, Fasli Jalal. Mengapa kementerian ini harus sampai memiliki dua wakil untuk membantu tugas-tugas sang menteri?

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menjelaskan, tambahan wakil menteri ini menyusul bertambahnya tugas setelah kementerian tersebut berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dua wakil menteri itu masing-masing akan berbagi tugas dalam membidangi pendidikan dan kebudayaan. 

Menurutnya, ada beberapa alasan yang memaksa kementeriannya harus memiliki dua wakil menteri. Selain banyaknya pekerjaan yang harus ditangani, juga sangat terkait dengan semangat untuk memanfaatkan bonus demografi (puncak penduduk berusia produktif).

Ia memberikan contoh, orang-orang di daerah, menurutnya, tidak akan merasa puas jika para pimpinan tertingginya belum pernah berkunjung dan melihat secara langsung kondisi yang ada di daerah. Misalnya,  ketika akan mengunjungi sebuah sekolah di salah satu kabupaten/kota, setidaknya memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk mengunjungi sekolah di semua kabupaten/kota.

"Jika kita hitung dengan 500 kabupaten/kota, setiap hari kita kunjungi itu tidak akan selesai dalam setahun," kata Nuh, Senin (17/10/2011), di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Ia mengungkapkan, pembangunan pendidikan tidak cukup dibangun secara virtual, tetapi juga harus membangun rasa dan kedekatan dengan terjun langsung dan melihat kondisi di daerah. Oleh karena itu, kata dia, siapapun yang akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang harus diperbanyak adalah mengunjungi daerah secara langsung.

"Agar mengetahui persoalan yang ada di sana, karena sudah memiliki dua wakil," ujarnya.

Selain itu, kata Nuh, penambahan wakil menteri untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi yang berlangsung sejak akhir 2009 sampai tahun 2035. Menurutnya, amat disayangkan jika bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan dan dikelola secara total.

"Mumpung masih awal dari bonus demografi, sekaligus mengintegrasikan antara sains dengan kultur, dan pembangunan bangsa," kata Nuh.