Penetapan Dahlan Sebagai Menteri BUMN Dinilai Tepat

Kompas.com - 17/10/2011, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dinilai merupakan keputusan yang tepat.

Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan Dahlan akan mampu melaksanakan tugas barunya, karena memiliki integritas tinggi dalam bidang tersebut.

"Dahlan merupakan sosok yang memiliki integrasi tinggi, tidak mudah diintervensi dan punya kemampuan professional. Kemampuan Dahlan Iskan juga sudah teruji baik di perusahaan Kelompok Jawa Pos maupun di PLN yang sudah dijalani beberapa bulan," ujar Syahganda, di Jakarta, Senin (17/10/2011).

Lebih lanjut, dikatakan Syahganda, posisi-posisi yang mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara seperti mengatur pengelolaan BUMN tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang.

Menurutnya, Dahlan juga bisa menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi sektoral yang memiliki nilai tambah.

"Dan rencana Inisial Publik Offering (IPO) beberapa perusahaan BUMN yang pernah disampaikan oleh Menteri Mustafa pun seharusnya sangat tepat untuk dilanjutkan Dahlan. Karena IPO BUMN sangat penting menyerap uang-uang yang kabur dari Amerika Serikat dan Eropa. Jadi kita harapkan Beliau mampu bekerja secara baik," kata Syahganda.

Setelah menerima kabar penunjukkan dirinya sebagai calon menteri, Dahlan tampak emosional. Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/10/2011), ia mengaku sedih harus meninggalkan PLN.

"Saya menangis harus meninggalkan PLN. Padahal, PLN di seluruh Indonesia sedang bersemangat-semangatnya," kata Dahlan.

Setelah penunjukan tersebut, Dahlan harus mengikuti tes kesehatan yang dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Selasa (18/10/2011) besok.

Selain Dahlan, Presiden juga menunjuk kelima calon menteri lainnya, yaitu Kepala BKPM Gita Wirjawan sebagai calon menteri Perdagangan, Komandan Kodiklat Letjen TNI Marciano Norman sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara.

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebagai calon menteri Hukum dan HAM, anggota Komisi I DPR Azwar Abubakar sebagai calon menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Djan Farid sebagai calon menteri Perumahan Rakyat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau