SURABAYA, KOMPAS.com — Duet Amir Syamsuddin dengan Denny Indrayana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhuk dan HAM) merupakan kombinasi praktisi dan akademisi yang bagus. Namun, kemungkinan akan mendapat perlawanan sengit dari parlemen.
Demikian pandangan Deddy Prihambudi, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Selasa (18/10/2011) di Surabaya, Jawa Timur.
Amir, pengacara kondang dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat hampir pasti menjadi Menkumham menggantikan Patrialis Akbar. Sedang Denny menjadi pejabat baru wakil menteri.
Menurut Deddy, Patrialis layak diganti karena rapor kementerian yang dia pimpin selama ini merah walau sebenarnya bukan semata kesalahan Patrialis.
Banyak agenda lama di kementerian itu yang tidak terselesaikan. Misalnya, nasib WNI di luar negeri, kondisi narapidana dan tahanan, problem cegah dan tangkal yang selalu terlambat, remisi bagi koruptor yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan publik, dan pola pembaruan hukum yang tidak jelas.
"Amir dan Denny tampaknya dibikin double gardan. Amir adalah praktisi hukum seperti Patrialis, namun belum punya pengalaman di parlemen. Denny adalah sosok akademisi andal. Keduanya jelas representasi Cikeas," kata Deddy.
Ia mengetakan, pasangan ini tidak akan bisa enak-enakan, khususnya menghadapi parlemen. "Amir akan dicecar dengan isu-isu politik dan hukum ala DPR, sedangkan Denny akan dikejar soal kedekatannya dengan aktivis kritis. Denny dengan akademisnya yang kental kurang cocok dengan selera parlemen," katanya.
Tekanan terhadap Amir/Denny akan menjadi ringan, menurut Deddy, jika Ketua Komisi III Benny Kaharman mampu membantu mereka. Amir dan Denny juga harus mampu membuka komunikasi dengan puluhan advokat dan akademisi hukum yang kini ada di parlemen.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang