Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kendala Pariwisata

Kompas.com - 18/10/2011, 18:12 WIB

LOMBOK, KOMPAS.com - Bukan lagi menjadi suatu rahasia jika Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik yang besar bagi para wisatawan. Namun sayangnya daya tarik tersebut terkadang tidak tergarap dengan baik karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Lantaran hal itu, digagaslah Gerakan Nasional Sadar Wisata yang dihelat di Desa Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

"Banyak daya tarik di Lombok ini tapi tidak bisa berkembang. Karena harus ada akses, infrastruktur dan perlu pemberdayaan masyarakat," kata Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenbudpar Firmansyah Rahim ketika memberi sambutan pada pembukaan acara Gerakan Nasional Sadar Wisata 2011 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (18/10/2011).

Ia mengungkapkan bahwa perbaikan akses dan pengembangan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap dan tidak selalu terbentur kendala yang berarti. Hal yang kerap menjadi masalah, lanjutnya, adalah pemberdayaan masyarakat di daerah wisata itu.

"Pemberdayaan masyarakat ini penting. Coba kalau datang ke tempat wisata lalu masyarakatnya melotot ngeliatin wisatawannya, saya jamin wisatawan tidak akan mau lagi datang ke situ," jelasnya.

Untuk menyukseskan Gerakan Sadar Wisata ini, dibangun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata. Keberadaan program ini berfungsi memberikan bantuan sosial dan bimbingan sadar wisata. Pada tahun 2011, ada 20 desa wisata dari 569 desa wisata di seluruh Indonesia.

"Untuk memberdayakan masyarakat makanya digagas sadar wisata ini. Dulu sentralistik, jadi mudah mengkoordinir daerah-daerah. Sekarang relatif agak susah karena adanya otonomi daerah," ungkap Firmansyah.

Gerakan Sadar Wisata ini sendiri sudah berjalan selama empat tahun berturut-turut yaitu masyarakat tempat wisata melakukan bersih desa. Pada tahun 2007, kegiatan ini diadakan di Bandung. Kemudian tahun selanjutnya diadakan di Bali. Selanjutnya tahun 2009, dilakukan di Jogja dan pada tahun 2010 dihelat di Bukittinggi.

"Dana yang diberikan untuk PNPM mandiri ini sebanyak 100 juta pada tahun pertama dan 150 juta pada tahun kedua. Masyarakat disediakan pendamping. Tapi ide tetap berasal dari mereka sendiri," ujarnya.

Ia menuturkan biasanya dalam satu desa terdapat satu kelompok sadar wisata yang beranggotakan 10 sampai 20 orang. Kelompok ini dengan didampingi seorang pendamping akan menuangkan gagasan-gagasan untuk mengembangkan masyarakat di daerah wisata tersebut.

Firmansyah juga menjelaskan ada tiga kriteria desa wisata yang bisa dibantu. Pertama, desa itu menjadi tujuan wisata karena ada homestay atau punya daya tarik lain yang dikembangkan oleh daerah itu sndiri.

Kedua, daerah tersebut tidak perlu menjadi tempat wisata tetapi berada di sekitar tempat wisata yang bisa menunjang tempat wisata. Serta ketiga adalah desa yang dapat menjadi penunjang tempat akomodasi yang berada di tempat wisata.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau