Jaksa: Dewi Larang Hasan Antar Surat MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewi Yasin Limpo (saat itu calon legislatif dari Partai Hanura) sempat meminta kepada Masyhuri Hasan (saat itu juru panggil Mahkamah Konstitusi) agar surat penjelasan keputusan MK nomor 113 tertanggal 17 Agustus 2009 tidak diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu terungkap dalam berkas dakwaan untuk terdakwa Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK. Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum yang diketuai Ketut Winawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2011).

Jaksa menjelaskan, saat itu Hasan dan staf MK lain, Nalom Kurniawan hendak mengantarkan surat itu ke Andi Nurpati (saat itu Komisioner KPU) di Kantor KPU pada 17 Agustus sore. "Dewi menghampiri terdakwa. Tanpa alasan yang jelas meminta surat tidak diserahkan ke KPU," kata Jaksa.

"Nallom menjawab,' Mohon maaf ibu. Surat ini harus kami serahkan ke KPU karena perintah dari pak Ketua (Mahfud MD)," tambah Jaksa. Setelah ditolak, Dewi lalu meminta fotocopy surat itu. Hasan bersedia menyerahkan.

Substansi surat itu yakni "jumlah perolehan suara" untuk Partai Hanura di tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan I. Isi surat itu sama dengan amar putusan MK nomor 84. Lantaran tak bertemu di Kantor KPU, surat itu diserahkan Hasan dan Nallom ke Nurpati di Stasiun Televisi Jak TV pada malam harinya.

Masih menurut Jaksa, Nurpati saat itu sempat membaca isi surat itu sebelum diserahkan ke Aryo, supir Nurpati. Empat hari sebelum menerima surat tertanggal 17 Agustus, Nurpati telah menerima surat penjelasan perkara yang sama dari Hasan.

Nomor surat itu sama yakni 113 namun tertanggal 14 Agustus. Substansi surat itu berbeda dengan amar putusan MK yakni "penambahan suara" untuk Partai Hanura. Meski sudah membaca surat tertanggal 17 Agustus, Nurpati membacakan surat tertanggal 14 Agustus dalam rapat pleno 21 Agustus.

Lantaran substansi surat tanggal 17 Agustus adalah "penambahan suara", suara Partai Hanura bertambah di tiga kabupaten yakni Takalar, Gowa, dan Jeneponto. Akibatnya, KPU menetapkan Dewi sebagai caleg terpilih.

Seperti diketahui, akhirnya keputusan itu dibatalkan setelah MK mengirimkan surat penjelasan bahwa surat tertanggal 14 Agustus adalah palsu. KPU lalu meralat dengan memberikan kursi kepada caleg dari Partai Gerindra, Mestaryani Habie.