Dana Tak Terserap Rp 5 Triliun, tapi Banyak Gedung Sekolah Merana

Kompas.com - 26/10/2011, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS. com - Dana APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2011 yang belum terserap sampai sekarang mencapai Rp 5 triliun. Tetapi, sebagian gedung sekolah di Jakarta, merana. Di antaranya bahkan nyaris ambruk.

Demikian diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah saat mengunjungi dua gedung SD negeri, Rabu (26/10/2011). Kedua gedung SD negeri yang ia kunjungi adalah SD Negeri 13 Pagi dan 14 Petang, di Jalan Pondok Gede, Lubang Buaya, Cipayung, dan SD Negeri 1, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim).

Dua kelas di SD Negeri 13 - 14, dikosongkan karena atap dikhawatirkan roboh, sementara plafon kelas IV SD Negeri, roboh melukai sekurangnya 10 siswa.

"Saya tidak habis pikir, sementara pemerintah DKI bingung menghabiskan dana APBD Rp 5 triliun, kondisi gedung sekolah negeri memprihatinkan, bahkan membahayakan para siswa dan guru. Ironisnya, ini terjadi di ibukota negara," tandas Wanda saat mengunjungi SD Negeri 13 & 14 Lubang Buaya.

Ia menjelaskan, APBD DKI 2011, sebesar Rp7.541.682.000.000. Untuk belanja langsung, dibulatkan, Rp 3,2 triliun, untuk belanja tak langsung Rp 4,3 triliun, sedang alokasi dana untuk sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp 434 miliar.

Melihat besarnya angka tersebut, seharusnya tidak perlu muncul kasus gedung sekolah rusak bahkan nyaris rubuh.

Bangun gedung baru "Dibandingkan angka APBD dan alokasi dana untuk sarana dan prasarana pendidikan sekalipun, seharusnya tidak ada persoalan lagi dengan pemeliharaan gedung-gedung sekolah," tegas Wanda.

Bahkan seharusnya, lanjut Wanda, pemerintah DKI sudah mampu memordernisir dan membangun sekolah-sekolah baru. Ia mencatat, tak ada lagi pembangunan sekolah negeri di Jakarta pasca pemerintahan Soeharto.

"Semua sekolah yang ada di DKI itu peninggalan pemerintahan Soeharto. Ironis bukan?" ujar Wanda.

Penyimpangan Ia mengatakan, patut diduga ada penyimpangan pelaksanaan perbaikan gedung sekolah. "Saya mengamati kinerja inspektorat DKI buruk. Kalau mereka membantah, tolong jelaskan mengapa ada banyak gedung sekolah yang kondisinya masih membahayakan keselamatan murid dan guru," tandas Wanda saat mengunjungi SD Negeri 1.

Di tempat yang sama, Kasudin Pendidikan Dasar Jaktim, Abdul Rosyid, mengatakan ia sudah memeriksa seluruh ruang kelas di SD Negeri 1. "Bukan cuma ruang kelas IV yang akan diperbaiki, tetapi juga ruang kelas I dan II," tuturnya.

"Kita akan lakukan malam ini perbaikannya. Sebelum kelas digunakan besok pagi, perbaikan sudah selesai," ujarnya.

Menurut Abdul Rosyid, plafon akan diganti tripleks. Ia menambahkan, perbaikan plafon tidak akan dilakukan terhadap seluruh ruang, karena dianggap pemborosan. Abdul Rosyid membenarkan, ada sejumlah sekolah lain di Jaktim yang kondisinya serupa.

"Kami akan panggil pemborongnya. Saya tidak tahu tentang mereka karena saat direhabilitasi, saya belum Kasudin," tegasnya. Menurut rencana, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan DKI, Kamis (27/10/2011).

"Kami akan minta kepala dinas menjelaskan mengenai langkah rehabilitasi gedung-gedung sekolah, terutama menyangkut dua kasus tadi," ujar Wanda.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau