Pemerintah Perlu Dengar Keinginan Rakyat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi rakyat Papua. Hal itu dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth dalam diskusi bertajuk "Papuia, Konflik Tak Kunjung Usai" yang digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10/2011).

"Ini (pelanggaran HAM ) adalah masalah besar yang sejak dulu selalu ada. Kalau mau masalah ini selesai, berikan pengadilan HAM dan penegakan hukum di sana," ujar Adriana.

Dikatakan Adriana, masalah politik juga menjadi bagian yang selalu diperdebatkan di Papua. Menurut pandangannya, masyarakat Papua ada yang merasa tak nyaman dengan negaranya sendiri. Hal ini akibat sikap diskriminatif yang dirasakan.

Mereka menginginkan kemerdekaan, karena merasa ingin bebas dari Indonesia. "Kita harus mengakui, bahwa warga Papua merasa tidak nyaman dekat dengan Indonesia. Di pandangan saya ada di antara mereka yang inginkan kemerdekaan, karena merasa lebih baik pisah. Padahal merdeka tidak harus pisah. Berikan saja hak-hak mereka, " jelasnya.

Adriana berpendapat perlu ada keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk menuntaskan masalah ini.

"Konflik selalu ada di mana saja, bukan hanya di Papua. Yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan apa yang diinginkan oleh mereka," pungkasnya.