Akses Layanan Persalinan Rendah

Jakarta, Kompas - Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia tetap tinggi meskipun sejumlah upaya penanganan dilakukan. Target kematian ibu sebanyak 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015 sesuai tujuan pembangunan milenium (MDG) sulit tercapai.

Utusan Khusus Presiden untuk MDG Nila F Moeloek di Jakarta, Senin (31/10), mengakui, banyak upaya Kementerian Kesehatan menekan kematian ibu melahirkan. Masalahnya, persoalan di setiap daerah berbeda.

Pada 2010 tercatat 11.534 kasus kematian ibu melahirkan. Artinya, setiap hari 32 ibu meninggal saat melahirkan. Di antara 100.000 kelahiran hidup, terdapat 214 kematian ibu.

Jumlah itu menurun drastis dibanding tahun 2005 sebanyak 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk tinggi dibanding negara Asia Tenggara.

Separuh kasus kematian ibu terjadi di provinsi berpenduduk banyak, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Persentase kematian ibu di daerah itu rendah, tetapi jumlah kasus terdongkrak oleh jumlah penduduk. Tak ada persoalan serius terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan di provinsi itu.

Sebaliknya, persentase kematian ibu tinggi di provinsi berkondisi geografis sulit serta tenaga kesehatan terbatas, seperti Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut Nila, penyebaran tenaga kesehatan pembantu persalinan dan Jaminan Persalinan saja tidak cukup. Cara ini hanya efektif di daerah yang tak punya masalah serius dalam akses, terutama di Jawa. ”Kepedulian pemerintah daerah untuk menekan kematian ibu melahirkan tidak sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi menegaskan, pemerintah tak cukup punya program dan menyediakan anggaran untuk menekan kematian ibu melahirkan. ”Pemerintah harus bisa memastikan semua ibu bisa mengakses sejumah program itu,” tuturnya.

Muara banyak persoalan

Kematian ibu melahirkan bukan soal kesehatan saja, melainkan muara persoalan ekonomi, sosial, serta budaya, seperti pendidikan rendah, gizi kurang pada ibu hamil, dan ketiadaan keberpihakan anggaran pemerintah untuk mendukung ibu hamil dan melahirkan.

Pemerintah, kata Palupi, tak boleh berkelit dengan alasan otonomi daerah. Pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab mengendalikan dan mengontrol programnya berjalan di daerah.

(MZW)