Hamas Sambut Keanggotaan Palestina di UNESCO

DAMASKUS, KOMPAS.com - Gerakan Islam Hamas yang bermarkas di Damaskus Senin (31/10/2011) menyambut keputusan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) untuk memberikan keanggotaan penuh Palestina dalam organisasi itu.

Keputusan itu merupakan "langkah penting dalam mendukung perjuangan Palestina yang akan membantu melindungi tempat suci dan warisan Palestina dalam menghadapi Zionis, bagi warisan kita dan kuil-kuil, terutama Masjid Aqsha serta Yerusalem," kata Hamas dalam satu pernyataan yang diperoleh Xinhua di Damaskus.

Otoritas Nasional Palestina (PNA) memenangkan keanggotaan penuh dalam pemungutan suara Senin pada konferensi umum organisasi di Paris.

Sebanyak 107 negara anggota memilih untuk menerima pengajuan keanggotaan Palestina, sementara 14 negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel, memberikan suara menentang.

Pemungutan suara dalam mendukung Palestina oleh sebagian besar negara jelas "menunjukkan kesadaran masyarakat internasional tentang keadilan bagi bangsa kita, juga karena skandal-skandal kebrutalan pendudukan serta bias dari pemerintah AS atas persoalan itu, selain kebijakan rasisnya," kata Hamas.

Gerakan ini juga mendesak semua organisasi PBB untuk menekan Israel menghentikan pelanggaran atas tempat-tempat suci Kristen dan Muslim.

Anggota politbiro Hamas, Izzat Rishq, memuji keputusan UNESCO dalam satu pernyataan sebagai "refleksi nyata dari posisi masyarakat internasional" yang mendukung perjuangan rakyat Palestina dan dengan sasaran yang sah.

Dia mengutuk sikap Amerika Serikat, yang katanya "selalu mendukung Israel," dan mendesak masyarakat internasional untuk membantu rakyat Palestina dalam mencapai hak-hak sah mereka, terutama pembentukan satu negara merdeka dan hak-hak para pengungsi untuk kembali ke tanah airnya.

Pemerintah AS mengatakan keputusan UNESCO itu "prematur" dan kemudian mengumumkan Senin, bahwa mereka telah menahan dana untuk organisasi dunia itu setelah pemungutan suara.

"Hari ini suara di UNESCO mengakui Otoritas (Nasional) Palestina sebagai anggota adalah terlalu dini dan melemahkan tujuan masyarakat internasional bersama perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah," kata juru bicara Gedung Putih Jay Carney.

Pemungutan suara Senin dilakukan UNESCO, badan PBB pertama untuk menerima PNA sebagai anggota penuh sejak Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan permohonan untuk keanggotaan PBB secara resmi di Majelis Umum PBB pada 23 September.

Dewan Keamanan PBB telah memutuskan untuk membahas masalah itu pada November. Sebelumnya, pada Oktober, Dewan Eksekutif UNESCO merekomendasikan menerima Palestina sebagai anggota penuh dan sepakat untuk memilih pada masalah itu dalam konferensi umum ke-26 organisasi, yang dibuka di Paris pada 25 Oktober dan akan berlangsung sampai 10 November.