Tidak Cukup Hanya Andalkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden harus memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dengan cara membenahi birokrasi dan memperketat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi.

”Beban KPK saat ini terlalu berat. Presiden harus terjun langsung. Jika ada pejabat yang korupsi, misalnya, atasannya ikut dipecat. Ini akan efektif karena orang lebih takut dipecat daripada dihukum karena korupsi,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Rabu (2/11/2011), di Jakarta.

Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, menambahkan, sejumlah fraksi di DPR menginginkan pembenahan strategi pemberantasan korupsi. Caranya, dengan memperkuat pencegahan karena hasil dari upaya represi (penindakan) yang selama ini dilakukan kurang memuaskan. Bahkan, penekanan ke penindakan telah memunculkan rivalitas antara KPK dan aparat penegak hukum lain.

Seusai berbicara dalam diskusi tentang investigasi lintas negara untuk memerangi korupsi di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa malam, Guru Besar Hukum Internasional dari The University of Michigan Law School, Amerika Serikat, Timothy L Dickinson, kepada wartawan Kompas, Tri Agung Kristanto, mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah pada jalan yang benar dan semakin menunjukkan kemajuan untuk mendekati terwujudnya pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi di Indonesia memang berat karena besarnya tumpukan persoalan yang ditinggalkan pemerintahan rezim Soeharto, selain juga karena korupsi sudah sangat mengakar di masyarakat. Keberhasilan memerangi korupsi jangan dilihat tahun per tahun, tetapi harus dicermati setiap dekade.

Dickinson, yang pernah menjadi konsultan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan beberapa kali mengunjungi Indonesia, menilai, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan serius dan menjadi institusional. ”Kondisi ini harus dihargai,” katanya. (NWO/BIL)