Empat Pelanggaran HAM Kongres Rakyat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Kepala Biro Penegakan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, Sriyana, yang menjadi anggota tim investigasi Komnas HAM, menunjukkan gambar korban kekerasan saat Kongres Rakyat Papua III, 17-19 Oktober 2011, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Hasil investigasi Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM oleh aparat. Pihaknya merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi dan dialog serta meminta Kepala Kepolisian dan Panglima TNI untuk segera melakukan investigasi secara independen. 

Hadir dalam pemaparan itu antara lain Ketua Komnas HAM Ifdal Kasyim, Wakil Ketua Rida Saleh, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susatyo, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Gomar Gultom.

Menurut Rida, setidaknya terdapat empat jenis pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.  Pelanggaran itu adalah pelanggaran hak hidup terhadap tiga korban tewas (Demianus Daniel, Yakobus Samonsabara, dan Max Asa Yeuw), pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan tidak mendapat perlakuan kejam, pelanggaran hak atas rasa aman, serta pelanggaran hak milik.

"Temuan fakta di lapangan menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga yang ditangkap," kata Rida.

Ia juga menekankan, peristiwa penyerangan yang dilakukan aparat keamanan dilakukan seusai acara kongres selesai diselenggarakan. Bahkan, beberapa korban, seperti Yuliana Dao, mengalami luka tembak di paha kanan saat dirinya berjalan kaki menuju rumah.

Senada dengan Rida, Ketua Komnas HAM menegaskan, Kongres Rakyat Papua III tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima surat undangan resmi dari panitia kongres dan memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menindaklanjuti surat tersebut yang tertuang dalam Surat Menko Polkam nomor B.962/Ses/Polhukam/10/2011 yang menugaskan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk membuka kongres tersebut.

Hasil investigasi Komnas HAM menghasilkan butir rekomendasi untuk Presiden  Yudhoyono yang mendesak untuk mempercepat dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat dan  melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi dan aparat keamanan yang ditempatkan di Papua, serta segera melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan HAM.

Tidak hanya itu, Ifdal mendesak Kepala Polri dan Panglima TNI untuk segera melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan segera menghentikan bentuk operasi penyisiran yang mengintimidasi masyarakat sekitar.

Terkait pelanggaran atas hak milik, Komnas HAM meminta pihak kepolisian mengembalikan seluruh harta benta atau hak milik warga yang dirampas.