MA Harus Bertanggung Jawab dalam Perekrutan Tipikor Daerah

Direktur Setara Institute Hendardi(KOMPAS.COM/INGGRIED DWI WEDHASWARI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi vonis bebas dan ringan di pengadilan tindak pidana korupsi daerah bermula dari mekanisme perekrutan hakim-hakim yang tidak kredibel dan dengan mekanisme yang tidak akuntabel. Mahkamah Agung yang memegang peran kunci dalam proses perekrutan harus bertanggung jawab.

"Bisa juga masalahnya ada pada kejaksaan. Namun yang utama adalah kredibilitas hakim yang di bawah standar," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi dalam siaran persnya, Senin (7/11/2011).

Menurut Hendardi, sebelum membekukan atau menata ulang pengadilan tipikor ini, MA pertama-tama harus bersikap dan melakukan evaluasi internal terhadap jajarannya.

"Komisi Yudisial dituntut membentuk tim kajian khusus untuk evaluasi praktik peradilan tipikor di daerah. Lalu memeriksa para hakim yang dianggap melakukan pelanggaran etik. Sementara DPR harus memanggil MA dan KY untuk melakukan evaluasi dan identifikasi intervensi legislatif yang dibenarkan oleh UU," kata Hendardi.

Menurut Hendardi, ide menarik kasus korupsi seluruh Indonesia ke Jakarta jelas sulit dilakukan karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Langkah yang paling memungkinkan adalah meningkatkan pengawasan proses peradilan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kata-kata Pep Guardiola Usai Hasil Chelsea Vs Man City 0-3

Modus Mengerikan Bupati Tulungagung Peras Anak Buahnya

Hasil Como Vs Inter Milan 3-4: I Lariani Terlempar dari Zona Liga Champions

Tak Lagi Andalkan AS, Negara Teluk Borong Drone Pencegat Murah dari Ukraina

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com