Ade: Kisruh UI Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh di Universitas Indonesia ternyata belum menemukan titik terang. Hal itu diungkap sejumlah pengajar UI, dalam "Save UI" bersama beberapa tokoh UI di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2011).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Ade Armando mengatakan, protes masih terus dilayangkan karena Rektor UI Gumilar Rosliwa Soemantri tidak pernah memberikan jawaban terkait persoalan salah tata kelola yang terjadi di UI. Persoalan ini sempat membuat situasi cukup "panas" di UI beberapa bulan lalu.

Gerakan "Save UI" yang digagas sejumlah kalangan akademisi UI pun, kata Ade, merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi yang terjadi di kampus papan atas Tanah Air itu.

"Dalam salah satu tulisan, saya bilang jika Rektor UI itu pembohong kelas wahid. Mengapa kata-katanya terlalu kasar? Karena memang dia pembohong," kata Ade.

Sejumlah kebijakan Rektor UI dinilainya diduga melanggar ketentuan.

"Belum lagi pembangunan perpustakaan senilai Rp 170 miliar yang mewah dan mubazir. Kami selalu menanyakan, tapi tidak pernah ada jawaban. Kita ajak dialog tidak pernah mau, tapi Rektor UI lebih milih 'jalan-jalan' ke media," ujarnya.

Untuk itu, Ade sangat menyesalkan sikap Rektor UI yang terkesan tidak memiliki itikad baik untuk mencari titik terang terkait segala kekisruhan yang terjadi. Rektor UI dinilainya lebih memilih berbicara kepada media dan memberikan informasi yang sering kali menyesatkan.

"Kami malah dituduh memfitnah, padahal semua ini adalah fakta. Buktikan jika kami salah, dan untuk itu kami tidak segan bila harus sampai ke pengadilan. Karena di sanalah tempat untuk membuktikan semuanya," kata Ade.

Kisruh yang terjadi di UI pun pernah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu Kementerian Pendidikan Nasional). Ada tiga opsi yang ditawarkan sebagai langkah penyelesaian. Tiga opsi tersebut adalah pertama, diperpanjangnya kepengurusan MWA, artinya organ MWA masih ada. Kedua, terkait dengan pemilihan rektor, UI bisa memilih jika pemilihan rektor akan dilakukan oleh MWA saat ini. Ketiga, diganti semua organ yang ada di dalam UI sesuai dengan apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 terkait masa transisi UI.