Hutan Sagu Papua Terancam Pembabatan
Jakarta, Kompas -
Padahal, sagu merupakan tanaman lokal yang sangat tepat bagi masyarakat dan kondisi alam Papua. Sagu pun sesuai dengan program kedaulatan pangan.
”Hutan sagu tidak merusak lingkungan. Justru tak ramah lingkungan jika hutan sagu dibabat dan diganti areal tanaman pangan lain, seperti padi,” kata Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Sukara, Selasa (8/11), pada konferensi pers pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) X di Jakarta.
Untuk mewujudkan kedaulatan pangan saat ini, program pemerintah salah satunya adalah membuat Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE) di Merauke, Papua. Diutamakan untuk penanaman komoditas pangan utama, seperti padi.
”Kita tak pernah belajar mengenai pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti terjadi di Bagansiapi-api, Riau. Dulu, Bagansiapi-api terkenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia, tetapi sekarang tak bisa lagi,” kata Endang. Kerusakan ekosistem pesisir penyebabnya.
Kepala LIPI Lukman Hakim mengatakan, para ilmuwan tetap menjunjung tinggi kebenaran, universalitas, dan kepentingan jangka panjang. Risikonya, ilmuwan kerap memperjuangkan kepentingan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah.
Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional merupakan agenda empat tahunan sejak 1958. Kali ini, Kipnas menekankan pembahasan empat prioritas, yakni kedaulatan pangan, energi, pengelolaan air, dan inovasi.
”Sistem pemilihan umum menjadikan pemerintah sering mengedepankan kepentingan jangka pendek, sehingga para ilmuwan berkewajiban mengawalnya berbasis kajian ilmiah dan kepentingan jangka panjang,” kata Lukman.
Pemerintah perlu dikawal untuk melindungi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga menghasilkan produk dalam negeri. Dicontohkan, pembuatan radar pantai oleh LIPI sulit menjadi produk andalan dalam negeri —yang butuh 600 unit di seluruh wilayah Indonesia—karena importir juga bergerak menekan pemerintah untuk membebaskan bea masuknya.
”Dengan berbagai keterbatasan pengembangan iptek sekarang ini, semestinya pemerintah melindungi kepentingan jangka panjang untuk mengedepankan produk dalam negeri,” kata Lukman.
