Sekolah Rusak karena Kesalahan Penganggaran

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpendapat, kesalahan penganggaran menjadi salah satu penyebab banyaknya sekolah di perbatasan Indonesia-Malaysia dalam kondisi rusak dan tidak bisa diperbaiki dengan segera. Menurut dia, kesalahan penganggaran karena penyusunan anggaran tidak berbasis data dan fakta yang ada.

"Pemerintah pusat entah lupa entah tidak tahu, menyamakan anggaran untuk wilayah perbatasan sama dengan wilayah lain di Indonesia yang relatif tidak punya masalah transportasi," kata Hetifah di Balikpapan, saat mengunjungi kawasan perbatasan Krayan, Long Bawan, Nunukan, Kalimantan Timur, awal pekan ini.

Ia mencontohkan, besaran anggaran pembangunan sebuah ruang kelas Rp115 juta per unit. Menurut dia, angka ini adalah patokan harga di kawasan perkotaan atau daerah yang relatif mudah dijangkau dengan transportasi darat atau air. Namun, angka yang sama kemudian dialokasikan untuk membangun sekolah di kawasan Krayan atau daerah terpencil lainnya di Indonesia.

"Padahal di sana perlunya Rp 300 juta per unit kelas," katanya.

Secara geografis, Krayan terletak di lembah-lembah pegunungan Schwanner. Kawasan ini bisa ditempuh selama 45 menit melalui perjalanan udara dengan pesawat udara berbaling-baling tunggal ke arah barat dari Nunukan, ibu kota Kabupaten Nunukan. Dengan lokasi yang seperti ini, maka harga-harga naik hingga 4-6 kali lipat dari harga di Nunukan. BBM, misalnya, per liternya Rp 20.000. Adapun, harga normalnya adalah Rp 4.500 per liter. Contoh lainnya, semen, yang merupakan komponen penting pembangunan fisik, mencapai Rp 600.000 per zak karena harus diangkut lewat udara karena tak ada jalan darat yang langsung menembus Krayan.

Untuk perbaikan 3 ruang kelas, diperoleh anggaran dari APBN sebesar Rp 350 juta. Jumlah ini, menurut Hetifah, menjadi dilema karena hanya akan cukup untuk membangun satu ruangan kelas. Jika tetap dibangun, akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, akhirnya uang itu hangus dan harus dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, ia berharap peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dana APBN tersebut bisa ditambah dengan anggaran provinsi dan anggaran kabupaten.