"Percuma Suami Dikubur di TMP kalau Kami Digusur"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim tidak melakukan penggusuran rumah para pahlawan yang kini ditempati keluarga para pahlawan bangsa.

"Penggusuran mungkin masalah tanah. Tapi insya Allah kami enggak melupakan jasa mereka," demikian klaim Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie seusai upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Dia melanjutkan, jangankan untuk keluarga perintis, untuk keluarga miskin pun pemerintah memberikan kalau memang betul-betul tidak ada rumah.

Pemerintah, menurut dia, akan memperhatikan pembangunan rumah untuk mereka.

Lebih lanjut, dikatakannya, pemerintah juga memberikan bantuan rehab rumah sebesar Rp 26 juta setiap tahun anggarannya kepada keluarga pahlawan.

Sedangkan yang belum memiliki rumah, pemerintah akan membangunnya dengan anggaran sebesar Rp 56 juta. "Kalau belum ada rumah, kami anggarkan sekitar Rp 56 juta," ucap Al'Jufrie.

Terkait dengan akan digusurnya 16 rumah para pejuang kemerdekaan, Mensos menegaskan agar semua pihak bersama pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menghormati jasa pejuang.

"Itu kan prosedur hukum, moga-moga bisa diselesaikan. Moga-moga tidak terjadi. Yang penting bukan hanya pemerintah yang memberikan para pejuang, tapi seluruh komponen bangsa harus berfikir juga. Sebab, kita merasakan kemerdekaan ini dari mereka, bangsa ini kan mudah tersentuh, bagaimana mewujudkan happy ending," kata Al'Jufrie.

Tak jauh dari lokasi Mensos mengungkapkan hal itu, sejumlah janda veteran yang tergusur dari rumah dinas suaminya menggelar unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2011).

Dengan mengambil momen Hari Pahlawan, para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah dapat menyejahterakan mereka. Di antaranya mengembalikan rumah yang sudah mereka tempati, yang kini direbut oleh negara.

"Kami menuntut kesejahteraan. Percuma suami kami dikubur di Taman Makam Pahlawan, kalau kami juga diusir dari rumah-rumah kami," ujar ibu Hamim, janda dari Mayor Achmad Chamim, di sela aksi unjuk rasa.

Ceritanya, para pengunjuk rasa telah menempati rumah dinas suami mereka di Jalan Gadang, Tanjung Priok, Kelurahan Sungai Bambu, Kompleks AL, sejak tahun 1963, tetapi sudah satu tahun ini nasib mereka terkatung-katung karena telah terusir dari rumah dinas tersebut.

Dan anehnya, sejak mereka terusir, rumah dinas tersebut dibiarkan kosong oleh pemerintah.

"Kami hanya minta rumah itu, kami sudah sejak lama terbaring di sana. Di sana tidak ada penghuninya, biar kami yang rawat," kata Ibu Hamim.