Bantuan Dana Keamanan Freeport Jangan Lebih Besar dari CSR

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Pertambangan Indonesia menyatakan, bantuan dana yang besar dari PT Freeport Indonesia kepada aparat keamanan untuk mengamankan wilayah kerjanya juga terjadi di tambang-tambang lain di dunia. Namun, hal itu harus transparan dan semestinya lebih kecil dari dana tanggung jawab sosial atau CSR.

Hal ini disampaikan Dewan Penasihat Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Herman Afif Kusumo, dalam siaran pers yang dikutip Kompas, Jumat (11/11/2011), di Jakarta. "Pemberian dana keamanan itu harus dimaklumi dan memang terjadi tidak hanya di Papua, tetapi juga tambang-tambang lain di dunia," ujarnya.

Tentu pemberian dana itu harus transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bila ada mekanisme pemberian dana yang belum sesuai dengan aturan, seharusnya dapat diperbaiki. Namun yang terpenting, situasi dan medan kerja yang berat pasti memerlukan ekstra biaya berbeda dengan yang terjadi di wilayah lain.

MPI berpendapat, seyogianya pemberian bantuan Freeport kepada rakyat sekitar wilayah tambang lebih besar (dua kali atau tiga kali) dari pemberian kepada aparat keamanan tersebut. Pemberian bantuan ini dapat dilakukan dengan program community development dan CSR yang tepat guna dan sasaran.

Selain itu, Freeport juga harus melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan yang terjadi bagi masyarakat sekitar. Jadi diharapkan tujuan pengelolaan pertambangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.

PT Freeport Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak karya antara Pemerintah RI dan Freeport McMoran pada tahun 1967 (dan diperbarui pada tahun 1991), perusahaan itu merupakan kontraktor pemerintah yang melakukan kegiatan pengusahaan pertambangan mineral di wilayah kerja Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Situasi dan medan kerja yang ada di wilayah KK PT FI sulit dan berat secara geografis dan fisik. Karena itu, pengelolaan pertambangan di sana memerlukan penanganan yang khusus, baik untuk aspek teknis, ekonomis, lingkungan, sosial budaya, politik, dan keamanan.

"Jadi wajar jika penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi disana memerlukan penanganan yang khusus pula," katanya. Untuk aspek teknis dan ekonomis, PT FI sebagai perusahaan multinasional diyakini memiliki kemampuan good mining practice dan pendanaan yang cukup mumpuni sehingga akan lebih mudah terukur.

Persoalan yang terjadi di sana lebih banyak mengarah pada aspek lingkungan dan sosial, budaya, serta politik dan keamanan. Oleh karena itu, pendekatan secara sosial dan budaya perlu lebih diutamakan. Permasalahan sosial, politik, dan keamanan yang terjadi di Papua pada dasarnya diawali dengan adanya permasalahan yang terjadi di PT FI.

Sejak mendapat kontrak karya dengan pemerintah, PT FI di dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa mendapatkan berbagai kemudahan dan keistimewaan dari pemerintah. Hal ini berdampak pada timbulnya rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sekitar wilayah tambang itu sendiri.

Beberapa kemudahan yang didapat PT FI di antaranya pengecualian untuk kewajiban divestasi dan besaran royalti emas yang hanya 1 persen.