Sanksi terhadap Iran Tak Berguna
Pernyataan China itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, dalam jumpa pers rutin di Beijing, Jumat (11/11). ”Saya ingin menegaskan kembali bahwa dialog dan kerja sama adalah saluran paling efektif untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Tekanan dan sanksi-sanksi tak akan membantu menyelesaikan secara mendasar permasalahan ini,” tutur Hong.
AS dan negara-negara Barat lainnya dikabarkan sedang menyiapkan rangkaian sanksi baru yang lebih berat, terutama dari sisi ekonomi dan politik, terhadap Iran setelah mendengar paparan laporan penyelidikan terbaru Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadap program nuklir Iran. Mereka ingin sanksi dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Namun, Rusia dan China— yang memiliki hak veto di DK PBB—menentang rencana itu dan menegaskan, sanksi-sanksi baru tak akan ada gunanya.
China dan Rusia masih memiliki hubungan baik dengan Iran, baik di bidang politik maupun ekonomi, meski kedua negara itu masuk dalam P5+1, yakni enam negara kekuatan utama dunia yang berunding dengan Iran untuk memastikan program nuklir negara itu bukan bertujuan membuat senjata. Empat negara lainnya adalah AS, Inggris, Perancis, dan Jerman.
Iran menjadi pemasok minyak mentah terbesar ketiga untuk China, dan telah mengirim tak kurang dari 20,3 juta ton minyak ke China sepanjang tahun ini hingga September. Jumlah itu meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Apabila sanksi ekonomi DK PBB yang lebih luas terhadap Iran jadi dijatuhkan, seluruh negara di dunia, termasuk China dan Rusia, wajib mematuhi resolusi tersebut. Ini berarti hubungan bisnis antara China dan Iran bisa terganggu, termasuk pasokan minyak yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi China.
Padahal, kata Hong Lei, hubungan dagang antara China dan Iran selama ini berjalan normal, transparan, dan tak berkaitan dengan proliferasi nuklir sehingga tak perlu menjadi korban sanksi dunia internasional.
”Perjanjian dagang ini menguntungkan rakyat kedua negara. Hubungan itu tak membahayakan negara-negara lain atau masyarakat internasional, dan tak melanggar resolusi DK PBB, apalagi sampai mengubah pendirian China soal proliferasi (senjata) nuklir,” kata Hong.
Isu nuklir Iran kembali mencuat pekan ini setelah IAEA mengeluarkan laporan yang berisi beberapa indikasi program nuklir Iran mengarah pada pembuatan bom nuklir dan rudal balistik berhulu ledak nuklir.
Laporan ini memicu polemik soal kemungkinan serangan militer terhadap instalasi nuklir Iran. Akhir pekan lalu, Presiden Israel Shimon Peres mengatakan, serangan militer terhadap Iran makin mendekati kenyataan.
Meski demikian, rencana Israel ini ditentang banyak pihak. Rusia dan Perancis terang- terangan menentang aksi militer, sementara Jerman mengingatkan, gagasan serangan militer ke Iran hanya akan memperkuat Pemerintah Iran.
Terakhir, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta pun memperingatkan risiko besar jika aksi militer dilancarkan. Menurut Panetta, serangan militer tak menjamin akan benar-benar menghentikan program nuklir Iran, melainkan hanya memundurkan progres program tersebut ke titik tiga tahun ke belakang.
Selain itu, serangan militer ini juga bisa menimbulkan berbagai dampak yang tak diperhitungkan sebelumnya. ”Dampaknya bisa sangat serius terhadap kawasan (Timur Tengah), termasuk terhadap pasukan AS di kawasan itu,” papar Panetta, Kamis.
Walau demikian, Panetta tetap tak menghapus kemungkinan serangan militer sebagai opsi terakhir saat semua jalan sudah buntu. ”Harapan saya, kita tidak akan mencapai titik itu, dan Iran akan memutuskan menjadi bagian dari keluarga internasional,” tutur mantan Direktur CIA
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Mark Toner, AS sedang mempertimbangkan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih kuat kepada Iran.(AP/Reuters/AFP/DHF)
