Greenpeace Bukan Lembaga Liar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Greenpeace Indonesia Nur Hidayati menegaskan, organisasinya dan keberadaannya di Indonesia telah seizin Kementerian Hukum dan HAM. Lembaganya bukan lembaga liar.

"Sudah terdaftar di Dephukham (Kemhuk dan HAM), padahal selama ini yang terungkap di media seolah-olah keberadaan kami ini liar tanpa izin. Bahkan kantor kami di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, ini sudah memiliki surat izin domisili dari kelurahan dan kecamatan setempat. Izin keluar pada 22 Juni 2011," kata Nur Hidayati di depan para wartawan di kantor Greenpeace.

Nur menyesalkan rencana penyegelan kantornya yang bahkan informasinya ia dapatkan dari media massa bukan dari instansi yang berwenang. "Kabar itu dari media dulu baru beberapa hari setelahnya surat dari Sudin P2B Jaksel datang," katanya.

Surat pertama dari P2B datang pada 8 November 2011 dan yang kedua sehari setelahnya. Padahal berita soal Greenpeace yang ilegal, termasuk keberadaan kantornya yang menyalahi aturan peruntukan telah mengemuka sejak lebih dari sebulan lalu.

Soal peruntukan tidak sesuai aturan, kasatmata di kawasan Kemang ini bagaimana bangunan rumah jamak jadi tempat usaha atau kantor. Di sepanjang Kemang Utara saja, ada beberapa kantor lain selain Greenpeace, salon, sampai tempat makan. Sampai hari ini, keberadaan tempat usaha dan kantor lainnya normal saja seperti biasa.