Presiden Sebaiknya Berdialog dengan Pemimpin Agama di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi di Papua sudah sangat mendesak untuk diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh. Itu sebabnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mau berdialog dengan pemimpin agama di Papua.

Presiden bisa mengundang para pemimpin agama di Papua untuk berdialog dan mendengarkan pandangan mereka. Apalagi, jika saat ini para pemimpin agama itu dianggap paling representatif mewakili masyarakat Papua.

"Mereka dipercaya, berakar, dan bertakhta di hati masyarakat Papua, karena paling kurang setiap minggu, mereka bertemu dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada para jemaat ketika beribadat. Selain itu, aspirasi pemerintah dan mayoritas masyarakat Indonesia yang menghendaki Papua tetap dalam NKRI bisa disampaikan kepada mereka untuk diteruskan ke masyarakat Papua," ujar sosiolog Musni Umar di Jakarta, Selasa (15/11/2011).

Para pemimpin agama di Papua, menurut Musni, sebenarnya sudah lama menyuarakan aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka, tetapi amat disayangkan tidak mendapat respons yang serius dari pemerintah.

"Di awal reformasi, pada waktu saya menjadi anggota DPR, seorang pendeta dari Papua pernah menemui saya di DPR dan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka. Tidak lama kemudian, para tokoh masyarakat Papua menemui Presiden BJ Habibie di istana negara dan menyampaikan aspirasi untuk merdeka dari NKRI. Seharusnya mereka yang bersuara seperti itu didekati, tetapi amat disayangkan aspirasi mereka dibiarkan berakumulasi tanpa dikanalisasi," ujarnya.

Sekarang Papua sudah sangat mengkhawatirkan, maka sebaiknya Presiden SBY mengundang para pempimpin agama di Papua dalam rangka Natal. PGI dan MAWI sebaiknya diajak dan bisa bertindak sebagai mediator.

"Pemecahan masalah Papua tidak boleh ditunda karena jauh lebih kompleks dan rumit ketimbang Aceh. Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak sekuat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi para pemimpin agama di Papua diduga memberi dukungan moral," ujarnya.

Di samping itu, menurut Musni, masyarakat Papua kelihatan semakin besar keinginan untuk merdeka.

Oleh karena itu, jika terus tidak ada penyelesaian, maka Barat, terutama Amerika Serikat, dengan alasan untuk melindungi masyarakat Papua, bisa menyokong kemerdekaan Papua untuk mengamankan kepentingan ekonominya di Papua yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa.

Hal seperti ini pernah terjadi di Sudan Selatan, yang didukung untuk merdeka menjadi sebuah negara baru.