Mahfud Bantah Cari Sensasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah jika dirinya hanya ingin mencari sensasi dengan pernyataannya terkait adanya praktik-praktik jual beli Undang-Undang di DPR. Munculnya isu adanya praktik jual beli UU tersebut merupakan bagian ilustrasi ceramahnya saat menjadi keynote speaker dalam sebuah diskusi di Jakarta.

"Saya sama sekali tak bermaksud membuat sensasi dengan pemunculan isu itu. Isu itu merupakan bagian ilustrasi dari ceramah saya tentang reformasi hukum yang ternyata dikutip pers secara meluas," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Dikatakan Mahfud, saat memberikan ceramah tersebut, dirinya mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan Undang-Undang yang dihasilkan DPR kualitasnya buruk. Salah satunya adalah karena sering terjadi tukar menukar isu dan jual beli dalam penentuan isi pasal UU tersebut. "Lalu saya beri contoh. Nah, jual beli pasal itulah yang dikutip oleh pers ketika itu," tegas Mahfud.

Sebelumnya, advokat senior Adnan Buyung Nasution mengaku sependapat dengan pernyataan Mahfud. Menurut Buyung, praktik tersebut diketahui sejak dirinya menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Ketika itu, ia mengaku sempat mengusulkan agar Dewan Permusyawaran Daerah (DPD) juga dilibatkan dalam pembuatan UU di DPR agar ada check and balances dalam penyusunan format UU. "Tetapi, jawaban pemerintah ketika itu, 'Bang sekarang ini saja sudah susah mengegolkan APBN karena ada tawar-menawar. Berat betul Bang ke DPR, apalagi ada DPD. Kalau seperti itu kita tidak hanya hadapi DPR saja, tapi nanti di DPD juga'," kata Buyung.

Seperti diberitakan, Mahfud MD di Jakarta, Selasa (15/11/2011), mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011, sebanyak 97 di antaranya dikabulkan. Mahfud menilai, buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU.

Tak hanya itu, menurut Mahfud yang juga mantan legislator ini, jual beli juga terjadi di dalam birokrasi. "Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat," kata Mahfud.