Jatim Tutup Lokalisasi Tanpa Relokasi

SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama ulama dan DPRD menandatangani deklarasi sebagai perwujudan tekad menutup lokalisasi atau prostitusi di daerah ini tanpa merelokasi. Dalam keterangan pers yang diterima Kompas di Surabaya, Minggu (20/11/2011), Gubernur Soekarwo telah menandatangani deklarasi tersebut bersama wakil dari DPRD Provinsi Jatim, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Abdusshomad Buchori, Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa, wakil dari pemerintah kota/kabupaten se-Jatim.

Penandatanganan deklarasi dilakukan pada musyawarah "Menata Kota Bersih dari Asusila". Dalam Deklarasi Menata Kota Bersih dari Asusila itu, seluruh komponen masyarakat bertekad mewujudkan tiga hal, yaitu mengentaskan wanita tunasusila menuju kehidupan bermartabat, menolak segala bentuk perzinahan dan kemaksiyatan, serta komitmen menata kota bersih dari asusila dengan cara tidak menunda penutupan tempat pelacuran.

Soekarwo mengatakan, pekerja seks komersial (PSK) memang salah, tetapi jangan dikejar-kejar Satpol PP. Justru harus dilakukan pendekatan secara manusiawi dengan mendatangi dan diajak bicara dengan hati.

Menurut dia, Pemprov Jatim dan MUI, serta tokoh msyarakat sudah berkomitmen melakukan pendekatan secara manusiawi, jelas, dan konsisten.

Terbesar

Di Jatim terdapat 47 lokalisasi PSK dengan 1.031 mucikari dan 7.127 PSK yang tersebar di 33 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, sebanyak 6 lokalisasi dengan 534 mucikari dan 2.231 PSK berada di Surabaya.

Menurut Soekarwo, keberadaan prostitusi disebabkan rendah dan lemahnya keagamaan dan spiritual serta ekonomi, pendidikan, dan kultural. Keberadaan prostitusi berdampak pada narkoba, minuman keras, perjudian, penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dan kriminalitas. Oleh karena itu, dirinya sudah mengambil langkah-dengan menerbitkan Surat Gubernur Jatim tertanggal 30 November 2010 Nomor 460/16474/031/2010 perihal Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, serta Perdagangan Perempuan.

Dalam surat tersebut ditegaskan antara lain menutup tanpa merelokasi kompleks lokalisasi pelacuran secara bertahap dengan melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat para PSK, serta memberikan bantuan stimulan modal usaha ekonomis produktif sebesar Rp 3 juta per PSK.

Ketua Panitia KH Abdurrochman Nafis mengatakan, musyawarah dimaksudkan untuk menyatukan tekad dan langkah amar maruf nahimungkar mengentaskan wanita asusila, khususnya yang berada di lokalisasi. Sebab, dari 37 juta jiwa penduduka Jatim, sekitar 96,7 persen beragama Islam, dan Surabaya merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara.

Lokalisasi Doly Bangunsari sudah tidak beroperasi lagi dan MUI akan menghentikan tempat lokalisasi yang lain dengan menggunakan pendekatan religi, ekonomi, sosial, dan kultural. Tahun 2011, sebanyak 59 PSK pulang dan 20 orang lagi sudah mendaftar siap pulang.