Tidak Cukup Diatasi dengan "Obat Sabar"
Seperti pada musim haji sebelumnya, pada tahun ini Mekkah, Arab Saudi, selalu hiruk-pikuk. Apalagi, menjelang kegiatan wukuf yang merupakan puncak kegiatan haji pada 9 Zulhijah saat jutaan jemaah haji berkumpul di Arafah, Mekkah terasa penuh sesak.
Jemaah haji dari berbagai belahan dunia tumplek blek di Kota Suci itu untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pada tahun ini, jemaah haji Indonesia yang berangkat haji sebanyak 222.000 orang. Seperti biasa, animo umat Islam untuk pergi haji sedemikian tinggi. Mereka rela antre lama agar bisa berangkat haji. Padahal, daftar tunggu untuk bisa pergi haji bisa bertahun-tahun.
Jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu itu pun mau merogoh koceknya Rp 25 juta sebagai bukti setoran haji ke Kementerian Agama. Namun, meski sudah setor uang sebesar itu, mereka belum tentu bisa segera berangkat ke Tanah Suci.
Kalaupun sudah mendaftar tahun ini dan sudah setor sebagian uang untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau ongkos naik haji (ONH), bisa jadi mereka baru bisa berangkat dua hingga lima tahun lagi. ”Bapak kemungkinan baru berangkat nanti tahun 2017,” kata seorang petugas di Kantor Kementerian Agama Tangerang kepada seorang calon jemaah haji beberapa waktu lalu.
Itu antara lain persoalan yang dihadapi calon jemaah Indonesia yang belum bisa berangkat naik haji. Sementara jemaah yang sudah bisa pergi ke Tanah Suci tidak berarti sepi dari masalah. Namun, semua persoalan yang menyertai perjalanan haji tersebut dimaknai oleh sejumlah jemaah sebagai sebuah cobaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena itu, dibutuhkan kesabaran.
Beberapa masalah yang dirasakan bersama oleh jemaah dalam perjalanan haji, di antaranya sistem angkutan dan pemondokan haji (maktab) yang belum tertata dan terorganisasi dengan baik. Selain itu, soal katering juga masih ditangani secara sembarangan.
Hal itu terlihat nyata dari wabah diare yang dialami 167 jemaah dari Kelompok Terbang (Kloter) 52 yang terjadi saat di Mina, Senin (7/11). ”Diare itu dipastikan berasal dari makanan. Sayuran yang disajikan kepada jemaah sudah basi,” kata Trisnawarman, dokter yang menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang ditugaskan melayani jemaah di Kloter 52 yang berjumlah 401 orang.
Sementara soal angkutan haji, jemaah dari Kloter 52 yang merupakan gabungan dari lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah, sempat telantar ketika hendak menuju Mina dari Muzdalifah. Jemaah baru bisa diangkut bus menuju Mina pada pukul 10.00, Minggu (6/11) pagi. ”Padahal, seharusnya setelah subuh semua jemaah sudah pergi menuju Mina,” ujar KH Mustofa Kamal, jemaah yang sudah beberapa kali naik haji.
Persoalan lain yang secara kasatmata terlihat adalah ketersediaan dan kebersihan toilet selama jemaah berada di Arafah-Muzdalifah-Mina. Selain jemaah harus antre setiap mau membuang hajat, kebersihan toilet dan tempat wudu juga sangat mengkhawatirkan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bahauddin Thonti, Ketua Koperasi Haji dan Ketua Umum Gerakan Bangun Desa, mengatakan, kontrak penyewaan bus antara Kepala Bidang Haji di Jeddah dan perusahaan bus (naqabah) tidak tegas. ”Bus yang sudah dikontrak kadang dibenarkan untuk digunakan oleh jemaah lain sehingga jemaah Indonesia terbengkalai,” katanya.
Soal katering, Bahauddin mengatakan, pengawasan terhadap sistem kontrak katering kurang ketat. Akibatnya, kontraktor katering hanya memikirkan keuntungan semata. Karena itu, harus ada peninjauan kembali terhadap sistem kontrak pelayanan katering.
Masalah toilet, ujar Bahauddin, masih dapat diselesaikan melalui pendekatan dan pembicaraan dengan pengelola haji (muasasah). Panduan teknis yang seharusnya diketahui jemaah tidak diketahui karena tidak dikomunikasikan dengan baik oleh petugas haji, setidaknya itu terjadi di Kloter 52. Sejumlah masalah di atas sebaiknya tidak dianggap sepi oleh Kementerian Agama hanya karena ada penangkalnya, yakni ”obat sabar”.
