Komnas HAM: Rumah Warga Harus Segera Bebas Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  Syafruddin Simelu meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan untuk menangani persoalan banjir di Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

"Hal terpenting bagi Gubernur (DKI), permukiman warga harus segera bebas dari banjir," kata Syafruddin di depan warga korban banjir dan wartawan di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2011).

Menurut Syafruddin, terlepas dari mencari tahu penyebabnya, sudah menjadi kewajiban negara, dalam hal ini Pemprov DKI dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, untuk tidak lepas tangan dari tanggung jawab menanggulangi persoalan banjir di Pondok Labu.

"Kami baru menerima aduan dan belum mengetahui penyebabnya. Tetapi,itu (penyebab) bukan soal utama. Yang terpenting sesegera mungkin menghilangkan banjir dari rumah warga, apa pun caranya," kata Ketua Subkomisi Mediasi Komnas HAM Ridha Saleh.

Ia berharap penanganan jangka pendek itu dapat dilakukan dalam hitungan hari. Pasalnya, warga telah mengalami berbagai bentuk kerugian selama sembilan bulan terakhir.

Syafruddin menjelaskan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Karena itu, Komnas HAM akan segera menyurati pihak pemerintah dan Marinir untuk memerhatikan keluhan warga. "Namun, sebelum surat kami sampai, media dapat menyampaikan imbauan kami ini supaya lebih cepat ditindaklanjuti," kata Syafruddin.

Ada dua hal yang menjadi fokus Komnas HAM terkait warga korban banjir, jelasnya. Yang pertama, memastikan banjir yang merendam permukiman warga dapat ditangani. "Kedua, memastikan warga tenang. Tidak ada intrik-intrik yang menyebabkan keresahan warga mengenai hak atas tanah," urai Syafruddin.

Hal kedua dikataakan Syafruddin setelah mendengar aduan warga. Mereka mengungkapkan keresahan mereka terkait ketidakjelasan hidup mereka di pinggiran Kali Krukut. Menurut warga, ada pihak-pihak di luar pemerintah yang telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengambil alih tanah warga.

Kabul Supriyadhie, komisioner lainnya, menambahkan, kedua belah pihak patut mendapat perhatian serupa dan tidak saling merugikan. Marinir diharapkan dapat menghargai warga, demikian pula sebaliknya.

"Marinir dan warga sama-sama milik kita. Jangan sampai dua pihak ini dihadap-hadapkan dalam masalah ini," usul Kabul.

Sekitar 100 warga korban banjir Kampung Pulo hari ini mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka berharap Komnas HAM dapat memfasilitasi kepentingan mereka terkait belum adanya solusi yang tepat atas masalah banjir yang melanda kawasan permukiman mereka sejak Maret 2011.