Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal, katanya, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa.
Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.
"Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah," kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011).
Menurutnya, pendidikan nasional belum disusun sebagai sebuah upaya membangun mindset dan mentalitas bangsa merdeka yang bertanggungjawab terhadap diri serta lingkungannya. Ketiadaan visi dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, dinilainya sebagai salah satu pemicu utama yang membuat operasi pendidikan nasional berlangsung seperti tanpa arah.
"Itulah mengapa sejak lama kami meneriakkan agar segera dilaksanakan evaluasi terhadap otonomi daerah. Jika tidak, kami khawatir pendidikan menjadi semakin tidak jelas," kata Sulistyo.
