Mesir Tetap Gelar Pemilu

Kairo, Kompas - Meskipun diterpa krisis politik serius, Mesir tetap menggelar pemilu parlemen sesuai jadwal, yakni mulai Senin ini. Ketua Dewan Agung Militer Jenderal Hussein Tantawi, Minggu (27/11), menegaskan, pemilu parlemen akan dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perlu didikte pihak mana pun.

Pernyataan Hussein Tantawi itu mengakhiri polemik atau keraguan tentang kemungkinan bisa digelarnya pemilu parlemen pada saat negara dalam keadaan krisis. Bahkan, menurut laporan wartawan Kompas di Kairo, Musthafa Abd Rahman, tidak sedikit warga yang meminta pemilu parlemen ditunda saja.

Pemilu parlemen tersebut dijadwalkan digelar dalam tiga tahap di 27 provinsi. Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada 28 dan 29 November di sembilan provinsi, antara lain Kairo dan Alexandria. Pemilu tahap kedua digelar pada 14 Desember di sembilan provinsi yang lain. Pemilu tahap ketiga digelar pada 3 Januari 2012 di sembilan provinsi yang lain lagi.

Pada pemilu tahap pertama, 17,5 juta pemilik hak suara dari sekitar 80 juta penduduk Mesir akan memberikan suara, untuk memperebutkan 168 kursi dari 498 kursi parlemen.

Warga Mesir di luar negeri untuk pertama kali diizinkan memberikan suara. Hingga saat ini tercatat 355.000 warga Mesir di luar negeri yang bermukim di 163 negara tercatat sebagai pemilik hak suara.

Hasil final pemilu parlemen dijadwalkan akan disampaikan pada 13 Januari 2012.

Mufti Mesir, Sheikh Ali Jumah, menyerukan agar rakyat Mesir memberikan suara dalam pemilu parlemen Senin ini. ”Suaramu adalah amanah. Maka, berikan suaramu kepada yang berhak,” ujar Ali Jumah.

Ia juga menegaskan, melakukan pelanggaran dalam pemilu, seperti memberikan suara atau manipulasi suara, hukumnya haram.

Ia mengimbau rakyat Mesir supaya bersatu menyukseskan pemilu sebagai langkah awal menuju stabilitas politik dan ekonomi di Mesir.

Namun, kalangan publik cukup mencemaskan terjadinya anarkisme jika pemilu parlemen dipaksakan digelar mulai Senin ini pada saat belum ditemukan solusi untuk mengatasi krisis negara.

Sejumlah kalangan meminta agar pemilu di Provinsi Kairo dan Alexandria sebaiknya ditunda karena kedua kota tersebut kini dilanda aksi unjuk rasa besar-besaran.

Ketua Komisi Pemilu Abdul Muiz Ibrahim mengungkapkan, komite belum mendapat instruksi dari Dewan Agung Militer untuk menunda penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kairo dan Alexandria. Ia menegaskan percaya sepenuhnya atas kemampuan militer dan aparat keamanan mengamankan jalannya pemilu.

Kubu islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin (IM), paling bersemangat agar pemilu digelar sesuai jadwal. Diprediksi kubu islamis minimal meraih suara 40 persen pada parlemen kali ini. Kubu islamis secara garis besar terdiri dari empat partai, yaitu partai kebebasan dan keadilan (sayap politik IM), partai Wasat (sempalan dari IM), partai Nur (sayap politik gerakan Salafi), serta partai pembangunan dan keadilan (sayap politik Jamaah Islamiyah).

Namun, mantan anggota parlemen dari IM, Majdi Ashur, mengatakan, popularitas IM saat ini menurun karena simpang siurnya pendapat sejumlah pemimpin IM terhadap krisis politik di Mesir saat ini serta tuduhan IM bermain mata dengan Dewan Agung Militer.

Menurut dia, perolehan suara IM tidak akan lebih dari 25 persen dalam pemilu parlemen kali ini.

Ashur memprediksi, perolehan kaum liberalis sekitar 30 persen, kaum islamis 30-40 persen, serta sisanya kaum abu-abu yang tak jelas identitasnya, dan bahkan ada sebagian bekas anggota Partai Nasional Demokrat (NDP) yang berkuasa pada era Mubarak.

Sebaliknya, kaum liberalis sangat mencemaskan kaum islamis menguasai parlemen mendatang, lalu bisa menyusun konstitusi yang sangat bernuansa agama melalui komite konstitusi yang dibentuknya nanti.