PU Jamin Pembangunan Jembatan Kukar Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyatakan, diawal pembangunan Jembatan Gerbang Dayaku Kutai Kartanegara (Kukar) pihaknya pihaknya secara teknis menjamin proses sudah sesuai dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan yang matang.

Jembatan itu dibangun pada 1995 hingga tahun 2001. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses hingga terbentuknya jembatan itu.

"Kami dari PU untuk hal teknis seperti ini menganggap bahwa itu sejak perencanaan menjamin sudah melalui proses yang cukup matang. Demikian juga dengan pelaksanaannya," ujar Djoko dalam jumpa pers di Gedung Ditjen Bina Marga, Jakarta, Senin (28/11/2011).

"Saat itu kami optimis, bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai," sambungnya.

Jika Kementerian PU menjamin bahwa pembangunan jembatan telah direncanakan dengan matang, mengapa peristiwa runtuhnya jembatan mirip Golden Gate itu bisa terjadi?

Djoko menyatakan ia juga tak mengetahui apa penyebabnya. Ia mengaku tak bisa berspekulasi saat ini, jika belum ada data valid dari tim investigasi yang menyelidiki penyebab peristiwa tersebut.

"Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita belum tahu. Biar tim ahli yang akan menjelaskannya nanti. Kami tidak mau berandai-andai," tuturnya.

Saat ini, katanya, Tim investigasi yang merupakan gabungan dari Polda Kaltim, Bareskrim Mabes Polri, Bina Marga, dan sejumlah ahli dari ITB, ITS dan UNDIP akan mengevaluasi lebih lanjut proses awal pembangunan jembatan hingga penyebab peristiwa itu.

"Tim ahli nanti akan melihat, apakah perencanaan sudah sesuai atau tidak. Nanti akan kita evaluasi. Kalau memang ternyata betul, lalu apakah kontraktor, dalam hal ini Hutama Karya sudah menjalankan sesuai spesifikasi atau tidak. Nanti akan terlihat, kan ada dokumennya," jelas Djoko.

Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kukar pun, kata Djoko, akan diperiksa mengenai perencanaan awal pembangunan jembatan. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan proyek milik kabupaten Kukar. Oleh karena itu, kata dia, pemkab harusnya memiliki dokumen semua perencanaan hingga perawatan jembatan.

"Nanti akan dilihat dokumennya di Pemkab Kukar. Kalau sudah sesuai, kenapa terjadi bencana. Itu urusan lain lagi," pungkasnya.