DPR Pertanyakan Terlampauinya Kuota BBM

Kompas.com - 29/11/2011, 14:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mempertanyakan terlampauinya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, jika ini kesalahan Pertamina, maka perusahaan BUMN tersebut yang harus bertanggung jawab.

"Kan DPR yang meminta supaya subsidi BBM itu dipotong. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang berani menembus angka kuota BBM? Pertamina, (ya) risiko Pertamina," ujar Harry ketika ditanya Kompas.com di Jakarta, Selasa (29/11/2011). Bahkan, ia menyebutkan, Pertamina harus diperiksa terkait hal ini.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Senin kemarin di Jakarta, memang menyatakan, kuota BBM subsidi sebesar 40,4 juta kiloliter untuk tahun ini telah habis. Padahal tahun ini masih tersisa sekitar satu bulan lagi. "Padahal akhir tahun ini, prognosis kelebihan kuota mencapai 1,4 juta kiloliter. Kami belum tahu apakah ini akan dibayar atau tidak," ungkap Karen.

Menurut dia, kuota habis seiring dengan kegiatan SEA Games yang berlangsung selama sekitar sepekan.

Menurut Harry, seharusnya pemerintah, termasuk juga Pertamina, mempunyai teknik pembatasan karena, jika harga BBM subsidi terbilang murah, maka permintaan pasti akan naik. "(Padahal) kita menyubsidi hanya dalam kaitan dengan produktivitas, bukan dalam kaitan dengan luxury atau enjoyment," ucap Harry.

Dengan lebihnya kuota ini, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin lagi mengubah UU APBN-Perubahan 2011 ataupun APBN 2012. Satu-satunya jalan, terang dia, adalah mengajukan perubahan terkait BBM subsidi ke dalam UU APBN-P 2012. "Mungkin bulan Maret atau Februari untuk perubahan, termasuk salah satunya mengubah alokasi kuota," ujarnya.

"Itu harus pemerintah yang putuskan, apakah diajukan (ke DPR) atau dibiarkan (risikonya) kepada Pertamina. Namun saya kira tidak mungkin, pemerintah (pasti) kena juga. Sementara itu, di DPR terjadi perdebatan politiklah, apakah dibayar atau tidak dibayar, seperti pada kasus PLN dulu. Ada utang, yang sekitar Rp 5 triliun itu, akhirnya DPR memaklumi, terus dibayar tahun ini berapa, tahun depan berapa," ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau