Biden: Presiden Assad Harus Segera Turun

ANKARA, KOMPAS.com — Tekanan dunia internasional terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad makin besar setelah Wakil Presiden AS Joe Biden, Jumat (2/12), mendesak Assad segera turun demi terciptanya stabilitas di negara itu. Sebelumnya, AS dan Uni Eropa juga sepakat menerapkan sanksi ekonomi yang lebih ketat terhadap Suriah.

Pernyataan Biden tersebut diungkapkan dalam wawancara tertulis yang diterbitkan harian Hurriyet di Ankara, Turki, Jumat. ”Posisi Amerika Serikat dalam kasus Suriah sudah jelas. Rezim Pemerintah Suriah harus mengakhiri kebrutalan terhadap rakyatnya sendiri dan Presiden Assad harus turun sehingga transisi damai yang menghormati keinginan rakyat bisa terjadi,” kata Biden.

Biden sendiri tiba di Ankara, Kamis malam, dan dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gul dan Ketua Parlemen Turki Cemil Cicek. Biden memuji peranan Turki di kawasan dalam menghadapi krisis di Suriah.

”Sudah saatnya komunitas internasional bersatu dalam mengisolasi rezim, yang telah melanggar hak asasi manusia secara sistematik dan memberangus aksi protes damai. Kami mengharapkan perluasan sanksi internasional sebagai alat untuk mendatangkan perubahan di Suriah,” papar Biden, yang juga mendesak Turki untuk menerapkan sanksi terhadap Iran.

Turki, yang berbatasan langsung dengan Suriah dan menjadi salah satu mitra dagang terbesar Suriah, telah mengumumkan sanksi ekonomi berupa pembekuan semua transaksi komersial dan pemutusan hubungan dengan Bank Sentral Suriah.

AS dan Uni Eropa (UE) juga memutuskan memperkuat sanksi ekonominya terhadap Suriah, Kamis, dengan melarang ekspor peralatan industri minyak dan gas ke Suriah serta melarang perdagangan obligasi pemerintah yang diterbitkan Suriah.

Keputusan ini disusul dengan pengumuman nama 12 warga dan 11 perusahaan asal Suriah yang dimasukkan dalam daftar hitam UE. Para individu yang masuk dalam daftar itu, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian serta para pejabat senior militer Suriah, dilarang bepergian ke wilayah UE.

Sementara aset perusahaan-perusahaan yang masuk dalam tambahan daftar hitam ini, termasuk tiga perusahaan minyak, Cham Press TV, dan surat kabar propemerintah Al Watan, dibekukan.

Kejahatan kemanusiaan

Di Geneva, Swiss, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar sidang darurat untuk menanggapi situasi terkini di Suriah. Komisaris Tinggi untuk Urusan HAM PBB Navi Pillay mengatakan, pihaknya menerima laporan kredibel bahwa jumlah korban tewas di Suriah selama delapan bulan terakhir ini sudah ”jauh di atas” 4.000 orang.

Pillay mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak melaporkan situasi terkini di Suriah kepada Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, karena diduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.(AP/AFP/DHF)