Dituduh Korupsi, Menteri Brasil Mundur

RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com - Menteri Perburuhan Brazil Carlos Lupi mengundurkan diri, Minggu (4/12/2011), saat menghadapi tuduhan korupsi. Peristiwa ini yang terakhir dalam serangkaian pengunduran diri yang didorong skandal dari kabinet Presiden Dilma Rousseff.

Lupi memutuskan untuk mundur setelah pertemuan dengan Rousseff, kata menteri Brazil lainnya pada Reuters, meminta agar ia tak disebutkan jadi dirinya.

Rousseff telah kehilangan enam dari 32 menteri sejak berkuasa pada Januari lalu, dan lima dari mereka karena skandal yang terkait dengan yang diduga korupsi. Hal itu  memperlemah hubungannya dengan partai-partai koalisi di Kongres yang ia perlukan untuk mengesahkan program perundangan sosial yang ambisius dan pengeluaran (untuk) infrastruktur.

Sebagian besar dari menteri-menteri yang mundur itu adalah pekerja pemerintah dua masa jabatan Partai Pekerja-nya dan penasihatnya, Luiz Inacio Lula da Silva.

Tekanan terhadap Lupi, yang telah mengatakan "hanya sebuah peluru" yang dapat menggesernya dari kekuasaan, mencapai puncaknya pada Rabu ketika (30/11/2011) Komite Etik Umum Kepresidean Brazil dengan suara bulat merekomendasikan agar ia dipecat karena salah urus besar.

Penyelidikan komite itu bersama dengan penyelidikan di Kongres dilakukan setelah majalah berita Veja melaporkan pada November bahwa pembantu-pembantu Lupi diduga telah meminta pembayaran dari yayasan amal atau LSM sebagai syarat untuk menerima dana dari kementerian itu.

Lupi juga diduga telah mendukung LSM yang terkait dengan Partai Pekerja Brazil (PDT)-nya dan menerima perjalanan udara gratis di sebuah pesawat milik ketua LSM yang didanai oleh kementerian itu.

Setelah membantah mengenal ketua LSM itu, kantor-kantor berita TV menunjukkan video kedua pria tersebut bersama-sama pada acara terbuka, bersama dengan pesawat itu.

Tuduhan terakhir adalah bahwa Lupi telah menerima gaji sebagai seorang pegawai kongres federal selama enam tahun sementara pada waktu yang sama menjabat, dan menerima gaji, sebagai seorang wakil di majelis negara bagian Rio de Janeiro, kata surat kabar Folha de S. Paulo, Minggu..

Menerima dua gaji pemerintah adalah tidak sah menurut undang-undang Brazil, yang dimaksudkan untuk mencegah yang disebut "pemasukan ganda".