Priyo: Hanya Sepertiga Kunker Luar Negeri yang Disetujui

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR telah selektif dalam memberi izin kepada para anggota dewan untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Menurut Priyo, hanya sepertiga dari total usulan ke luar negeri yang disetujui pimpinan.

"Dengan adanya pembatasan, hanya sepertiga yang kami setujui," kata Priyo seusai rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Priyo dimintai tanggapan banyaknya anggota DPR ke berbagai negara seperti Komisi IX ke Korea Selatan terkait pembahasan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Komisi IV mengunjungi empat negara yakni Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan India terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Panitia Khusus RUU Penanganan Konflik Sosial ke India dan Swedia.

Selain itu, Badan Legislasi menuju ke Cina dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan.

Priyo mengatakan, pimpinan hanya mengizinkan kunker ke luar negeri untuk komisi yang mengurusi masalah luar negeri seperti Komisi I serta komisi atau Pansus yang tengah membahas suatu rancangan undang-undang.

Dikatakan Priyo, pimpinan menetapkan syarat agar komisi atau pansus itu menjelaskan kepada publik maksud dan tujuan kunker itu sebelum berangkat. Ketika dimintai tanggapan minimnya informasi mengenai berbagai kunker itu, Priyo menjawab, "Seharusnya terbuka. Itu persyaratannya."

Ketika disinggung mengenai biaya, politisi Partai Golkar itu hanya menyebut masalah biaya sudah disepakati dalam rapat paripurna.

Priyo meminta kepada publik agar memahami kunker itu. Pasalnya, kata dia, DPR tetap memerlukan kunker ke luar negeri. "Saya mohon jangan ditutup sama sekali. Nanti kaya katak dalam tempurung di dunia internasional," ucapnya.