Pemerintah "GR" Soal Kenaikan Skor Indeks Persepsi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai "GR" alias merasa gede rasa, dengan kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2011 yang hanya sebesar 0,2.

Sebelumnya pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, memuji pemberantasan korupsi di Indonesia karena sepanjang tahun 2004-2011, IPK Indonesia meningkat satu poin.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (6/12/2011) malam, mengatakan, Transparency International (TI) yang memiliki metodologi dalam menentukan IPK saja menilai peningkatan skor IPK Indonesia tak signifikan.

"GR. Kenaikan 0,2 itu tidak signifikan, tidak mengangkat Indonesia dari kelompok negara terkorup," kata Teten, menanggapi pernyataan Denny yang memuji pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Teten, TI melihat tak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode pengukuran IPK yang digunakan TI, mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antartahun dari 2010 ke 2011 adalah perubahan skor minimal 0,3. Padahal perubahan skor IPK Indonesia dari tahun 2010 ke 2011 hanya 0,2.

"Perubahan skor 0,2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi, alias pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat," kata Teten.

Sementara Denny mengukur kenaikan skor dari tahun 2004-2011, yang bukan standar metodologi TI. Denny mengatakan, kenaikan itu berarti sesuatu bagi pemerintah. "Jadi, kenaikan itu something. Kalau menurut Syahrini, sesuatu banget," kata Denny.

Padahal menurut Teten, kenaikan skor 0,2 dari kaca mata TI justru lebih besar karena kontribusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teten mengatakan, wajah penegakan hukum di sisi pemerintah yakni melalui kepolisian dan kejaksaan malah masih buruk.

"Enggak ada upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan ini," kata Teten.