Abraham Samad: KPK Tidak Bisa Diintervensi

Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Abraham Samad, menegaskan, ia tak memiliki afiliasi atau hubungan dengan partai politik mana pun. Karena itu, dipastikan KPK akan sulit diintervensi oleh pihak mana pun, terutama oleh parpol atau penguasa.

Hal itu dikatakan Abraham seusai menghadiri rapat paripurna penetapan pimpinan KPK terpilih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12). ”Saya ini orang kampung, tidak kenal dengan parpol di Jakarta,” ujarnya.

Abraham menang mutlak dalam pemilihan ketua KPK dengan meraih 43 suara dari 56 pemilih di Komisi III DPR. Abraham menampik tudingan bahwa ia terpilih karena memiliki kedekatan dengan sejumlah parpol di parlemen, termasuk Partai Golkar.

Sekalipun didukung oleh mayoritas anggota Komisi III DPR, Abraham meyakinkan tak akan menerima intervensi dari pihak mana pun. Bersama dengan pimpinan KPK lainnya, ia akan membangun KPK menjadi lebih mandiri. ”Pada hakikatnya, manusia itu mempunyai kemandirian,” katanya.

Abraham juga berjanji akan membawa KPK menjadi lebih kritis. Pimpinan KPK tidak memiliki kepentingan apa pun dan tidak membawa kepentingan pihak mana pun.

Pimpinan KPK secara kolektif kolegial akan membawa komisi itu berjalan sesuai jalur sebagai lembaga pemberantas korupsi. Siapa pun yang bersalah dan cukup bukti melakukan dugaan korupsi akan ditindak. ”Saudara saya sekalipun akan saya gantung kalau terbukti korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK terpilih, mengatakan, setiap kasus korupsi yang ada dua alat buktinya akan diteruskan ke pengadilan. Hal ini termasuk untuk kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus pemberian dana talangan ke Bank Century dan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 (Kompas, 6/12).

Di Malang, Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Pengembangan Politik, Kebijakan, dan Pembangunan (Polldev) Zia Ul Haq menilai, komitmen Bambang bahwa hanya dengan dua alat bukti, dari empat alat bukti, sebuah perkara korupsi dilimpahkan ke pengadilan adalah terobosan hukum. Komitmen itu diyakini bisa mendorong penuntasan kasus korupsi yang selama ini terhambat kepentingan, seperti kasus Bank Century dan mafia perpajakan.

Kontrak sosial

Abraham pun berharap masyarakat mengawasi dan mengingatkan KPK agar tetap berada di jalur yang benar. Seluruh pimpinan KPK memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, bukan kontrak politik dengan parpol atau kekuatan politik lainnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pimpinan KPK terpilih dapat bekerja dengan baik. Pimpinan KPK yang baru harus bisa memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat membacakan laporan dalam rapat paripurna Dewan menuturkan, pimpinan baru KPK diharapkan bisa meningkatkan citra dan wibawa KPK. Pimpinan baru KPK diharapkan pula melakukan pemberantasan korupsi di semua lembaga negara, tak terkecuali DPR.

Dalam rapat paripurna penetapan pimpinan baru KPK itu, Ketua KPK M Busyro Muqoddas tidak terlihat hadir. Busyro masih menjadi unsur pimpinan KPK, sebagai wakil ketua, hingga tahun 2014.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Selasa, di Istana Negara, Jakarta, menjelaskan, pelantikan pimpinan KPK yang baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dilakukan setelah ada pemberitahuan resmi dari DPR. Masa tugas pimpinan KPK, selain Busyro, akan berakhir pada 17 Desember 2011.

(faj/ina/lok/iam/nta/ nwo/ody/ray/why)