Alihkan Subsidi BBM untuk Transportasi Umum

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai masih kurang berminat pada pengembangan transportasi massal untuk rakyat, yang meliputi transportasi umum, transprotasi pedesaan dan kereta api. Saat sekarang banyak masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang nyaman.

Hal itu disampaikan pengamat transportasi juga peneliti Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Senin (12/12/2011) di Semarang.

Djoko Setijowarno berpendapat, pemerintah terlalu mementingkan bagaimana bandar udara Ahmad Yani di Semarang makin besar, proyek jalan tol untuk lintasan pemilik mobil bisa lebih mulus.

Ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap sarana transprotasi massal makin memprihatinkan, setelah pemerintah pusat sendiri mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 96,8 triliun.

Jumlah alokasi subsidi ini jauh dibanding porsi subsidi untuk pengembangan angkutan umum hanya Rp 3,1 triliun. Tidak heran, subsidi BBM terus akan dinikmati orang-orang kaya yang memiliki mobil.

Menurut Djoko Setijowarno, sekiranya pemerintah bersedia mengalihkan subsidi BBM supaya dananya dipakai pengembangan transportasi umum maka dapat mencakup 96 kota/kabupaten. Karena, dengan anggaran Rp 1 triliun sudah memadai bagi daerah itu memiliki transportasi umum yang nyaman, kecuali DKI Jakarta.

Kemajuan di sektor transportasi umum akan berdampak efek domino. Tidak hanya masyarakat nyaman terlayani sarana angkutan, juga menimbulkan gerakan irit energi, lingkungan makin ramah serta kecelakaan makin ditekan sekecil mungkin.

Untuk mewujudkan kepedulian pemerintah terhadap kenyamanan sarana transportasi umum, ternyata juga dibutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang visioner, cerdas dan punya integritas mewujudkan transportasi yang berpihak pada rakyat.