Pemerintah Tak Serius Selesaikan GKI Yasmin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius menyelesaikan masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Penilaian itu muncul setelah kembali dibatalkannya rapat lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Jumat (16/12/2011) malam.

"Kami kecewa. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius. Masalah ini dianggap tidak penting untuk diselesaikan," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin di DPR setelah mengetahui rapat dibatalkan.

Bona mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan resmi dari DPR mengenai pembatalan itu. Sedianya, rapat ini digelar Selasa (13/12/2011) pagi. Namun, kata Bona, rapat dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas.

Rapat kemudian diundur menjadi malam ini. Sudah hadir sekitar 30 orang dari Sinode GKI, pengurus GKI Yasmin, GP Anshor Bogor, YLBHI, Setara Institute, dan Persekutuan Gereja di Indonesia.

Rencananya, pihak DPR yang akan terlibat dalam pembicaraan yakni Komisi II, III, dan VIII. Adapun dari pemerintah yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam rapat paripurna sore tadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengumumkan adanya surat dari Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama yang meminta penundaan rapat. Tak disebutkan alasan penundaan.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang hadir juga menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Ia akan meminta DPR untuk mengirimkan surat kepada Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama untuk mempertanyakan alasan penundaan.

"Ada apa ini? Siapa yang perintah pengunduran? Apakah perintah Presiden atau inisitatif pribadi?" kata Ketua Umum GP Anshor itu.