Pariwisata Jangan Memiskinkan Masyarakat Setempat

SALATIGA, KOMPAS.com - Keberadaan tempat wisata seharusnya menyejahterakan masyarakat setempat, bukan malah membatasi akses dan memiskinkan masyarakat. Oleh karena itu dalam mengembangkan sebuah kawasan pariwisata, kapasitas masyarakat perlu dilibatkan dan ditingkatkan.

Hal itu terungkap dalam ujian Program Doktor Studi Pembangunan Alexander Johannes Wowor di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara itu mencermati bagaimana pariwisata berkembang, namun tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya.

Wowor mencontohkan, di Taman Nasional Bunaken, sejak masyarakat menjual tanah mereka untuk investor, mereka justru tidak mendapat keuntungan. Masyarakat yang bekerja di resor milik investor, hanya mendapat gaji yang minim. Keuntungan terbesar masuk ke kantong investor.  

Kondisi seperti itu memunculkan konflik, karena masyarakat setempat merasa tersingkir. Masyarakat juga merasa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha. "Akhirnya muncul perlawanan terhadap pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, menurut Wowor, pemerintah perlu menggandeng semua pihak, yaitu investor dan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat tidak boleh diabaikan, dan pemerintah perlu mendengar aspirasi rakyat.

Model pengembangan wisata yang dipilih harus yang berbasis masyarakat lokal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi buruh, tetapi menjadi pengusaha di tempat wisata.

Menurut Wowor, jumlah obyek wisata di Provinsi Sulawesi Utara terus berkembang dari 545 obyek pada tahun 2010, menjadi 634 obyek wisata pada tahun 2011.

Jumlah kunjungan wisatawan juga terus naik dari 32.760 orang pada tahun 2008 menjadi 495.000 orang pada 2009.

Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang, yang hadir dalam kesempatan itu, mengatakan, pariwisata merupakan sektor unggulan di Sulut . Dia juga mengakui bagaimana masyarakat masih sebatas menjadi obyek dari sektor tersebut.

Pemerintah provinsi, dalam hal ini menyoroti persoalan regulasi yang selama ini masih bermasalah. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan, kini mulai tercemar oleh sampah yang membuat warga setempat frustasi untuk membersihkannya.  

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena Taman Nasional Bunaken ada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan bukan di bawah Pemprov Sulut atau Pemkot Manado," kata Sarundajang.

Menurut dia, pariwisata juga harus didukung dengan infrastruktur, regulasi, dan promosi yang optimal.