Kelas Menengah Belum Mandiri
Pertumbuhan kelas menengah yang berperan besar meningkatkan konsumsi pasar domestik berkat kebijakan subsidi dan bantuan sosial sangat riskan untuk kesinambungan ekonomi. Peran konsumsi mencapai 70 persen dari pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto).
Ekonom Kepala Bank Dunia Indonesia Shubham Chaudhuri kepada Kompas di Jakarta, Senin (19/12), menegaskan, adanya kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, hubungan industrial yang kondusif, dan jaminan pasokan energi jadi kunci kesuksesan investasi riil untuk menciptakan kelas menengah yang bekerja. Bukan kelas menengah yang bergantung pada subsidi pemerintah.
Shubham mengingatkan, pemerintah jangan cepat puas dengan kelas menengah saat ini. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk atau sekitar 134 juta orang.
Bank Dunia mengategorikan kelas menengah ini, yakni mereka yang membelanjakan 2 dollar AS (sekitar Rp 18.000) sampai 20 dollar AS (sekitar Rp 180.000) per hari. Namun, dari jumlah kelas menengah itu, yang masuk kategori belanja 6 dollar AS (sekitar Rp 45.000) sampai 20 dollar AS per hari hanya 14 juta orang. Lainnya tidak mandiri dan rentan menjadi miskin.
”Salah satu negara yang sukses membuat kelas menengah secara organik atau mandiri adalah China. Mereka mengalihkan pekerja sektor pertanian ke manufaktur yang memberikan jaminan upah lebih baik dengan mempermudah investasi sehingga pabrik berdiri,” ujar Shubham.
Pemerintah memang harus bergerak cepat agar Indonesia tidak terjebak perangkap kelas menengah bawah seperti Argentina dan Kuba. Kelas menengah di kedua negara itu tumbuh pesat pada tahun 1980-an berkat jumlah aparat negara yang gemuk ditambah kucuran anggaran negara untuk berbagai subsidi.
Namun, kemurahan hati pemerintah tanpa realisasi investasi berkualitas justru menyulitkan kelas menengah bawah naik ke jenjang lebih tinggi. Indonesia juga rentan terhadap hal ini karena dari 117,4 juta angkatan kerja per Agustus 2011, hanya 109,7 juta yang bekerja dengan 70 persen berada di sektor informal yang tidak stabil.
Para pengusaha juga sejak lama meminta pemerintah serius mengatasi hambatan investasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, pengusaha siap mewujudkan 65 rencana investasi senilai 103 miliar dollar AS (Rp 902,7 triliun) dalam kerangka Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia begitu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka.
Sofjan mencontohkan, pemerintah butuh tiga tahun untuk menuntaskan Undang-Undang Pengadaan Lahan.
Pengamat ekonomi Dradjad H Wibowo mengatakan, kelas menengah kita masih dominan konsumtif, belum kelas menengah produktif, apalagi inovatif. Akibatnya, kontribusi mereka bagi pemerataan dan sustainabilitas ekonomi masih sangat kecil. Kontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas pun belum maksimal.
”Mengapa demikian? Karena motor utama kelas menengah kita adalah kelompok yang mendapatkan uang gampang. Uang gampang dari aktivitas memburu rente, ledakan komoditas, serta margin di pasar keuangan dan perbankan,” katanya.
Sumbernya antara lain pertambangan migas dan mineral yang didapat dari jatah izin, permainan proyek pemerintah, berbagai bentuk percaloan, jatah kebun, dan berbagai aktivitas yang sebenarnya perburuan rente.
Kegiatan produktif kelas menengah pun banyak yang bersifat konsumtif sumber daya alam. Artinya, mengonsumsi jatah generasi mendatang sehingga kurang mendukung sustainabilitas. Kelas menengah yang produktif belum dominan karena kegiatan produktif, seperti memperbesar nilai tambah produk pangan dan produksi produk konsumer, tidak memberikan uang gampang dan cepat.
”Jadi, kita perlu transformasi kelas menengah, menjadi kelas menengah yang produktif, bahkan inovatif. Jika tidak, kesenjangan ekonomi akan makin besar, sementara kelestarian ekonomi jadi terganggu,” katanya.
Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan, kelas menengah baru yang berasal dari warga yang naik kelas memang jumlahnya belum signifikan. Jumlah ini berdasarkan mereka yang mengambil kredit untuk golongan menengah. Sebagai contoh golongan menengah memiliki aset Rp 5 miliar dan mengambil kredit sekitar Rp 20 miliar.
Meski belum signifikan, pada masa mendatang, mereka akan tumbuh makin cepat lagi, terutama untuk beberapa kegiatan seperti ekonomi kreatif, pengembang kecil, jasa perantara, dan jasa subkontrak.
”Mereka anak muda yang bekerja keras dan kreatif. Mereka datang ke tempat kami untuk bermitra. Memang orang seperti ini jumlahnya belum signifikan, tetapi mereka memang ada dan terus tumbuh,” kata Sofyan Basir.
Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia menyebutkan, konsumsi rumah tangga masih akan cenderung meningkat. Hal ini dipicu meningkatnya pendapatan, tingginya keyakinan konsumen, dan kebijakan turunnya suku bunga pada 2011.
Sumber peningkatan pendapatan di antaranya kenaikan upah minimum provinsi, perbaikan pendapatan aparat negara, kenaikan gaji karyawan perusahaan, dan dukungan pembiayaan dari perbankan. Konsumsi domestik akan cenderung meningkat, menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, bersama ekspor.
Peran besar juga dari remitansi dari enam juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, remitansi mencapai Rp 71 triliun.
Menurut BI, perbaikan daya beli kelompok masyarakat kelas menengah ditunjukkan melalui indikator naiknya suku bunga riil deposito. Kredit konsumsi terus naik, yang diperkirakan menambah percepatan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Tinjauan BI menyebutkan, penjualan mobil tahun 2011 tumbuh 20,68 persen, sedangkan sepeda motor tumbuh 13,27 persen. Penjualan ritel atau eceran meningkat sejak awal tahun, yang disumbang bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan.
Dari sisi perbankan, suku bunga kredit terus turun sejak awal 2011. Suku bunga kredit modal kerja turun 47 basis poin, suku bunga kredit investasi turun 26 basis poin, dan suku bunga kredit konsumsi turun 32 basis poin.
Dana pihak ketiga perbankan juga tumbuh. Per Oktober 2011, dana pihak ketiga tumbuh 19 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 2.587 triliun.
Meningkatnya kelas menengah di Indonesia ini siap diantisipasi perbankan. Bank-bank bahkan memiliki sejumlah kiat untuk menjaring calon nasabah yang ”naik kelas”, dengan simpanan bertambah dan gaya hidup semakin mahal.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja meyakini bertambahnya kelas menengah di Indonesia akan berdampak terhadap transaksi kredit, kartu anjungan tunai mandiri (ATM), dan kartu kredit.(HAM/MAS/BEN/IDR/MAR/BUR/LAS)
