Komunitas Film Mati Karena Tak Ada yang Peduli

YOGYAKARTA, KOMPAS.com--Banyak komunitas film di Indonesia mati atau bubar karena tak ada yang peduli. Kurang memperoleh dukungan dan perhatian dari pemerintah, itu yang menyebabkan kematiannya.

Sutradara film Garin Nugroho berpendapat selama ini banyak komunitas film di Indonesia yang mati (bubar) karena kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah.

Saat menggelar Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-6 di Yogyakarta, 13-17 Desember 2011, Garin menilai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap komunitas dan penggemar film di Indonesia, menjadikan mereka tidak berdaya untuk terus berkarya.

Menurut Presiden JAFF ini, komunitas film kurang mendapat tempat karena lembaga-lembaga formal film seperti Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) maupun lembaga birokrasi budaya tidak mampu membaca berbagai perspektif dan daya hidup komunitas film di Tanah Air.

Ia mengatakan, lembaga formal film justru hanya fokus menciptakan program sendiri dengan dana pemerintah. "Belum ada upaya untuk menghidupkan komunitas dengan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan film, sehingga banyak komunitas tidak berdaya," kata Garin.

Menurut dia, komunitas film berperan penting karena menghidupkan sinema Indonesia ketika lembaga formal pemerintah berada dalam keadaan krisis peran sewaktu masa transisi pascalengsernya Presiden Soeharto.

Dia mengatakan di Indonesia banyak terdapat lembaga independen yang bekerja selama lima tahun lebih yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga tidak berdaya.

Oleh karena itu, kata dia, melalui JAFF ke-6 bisa menjadi salah satu ruang perjumpaan antarkomunitas film independen. "JAFF mencoba mengambil jalan untuk memberdayakan komunitas film yang ada," katanya.

Untuk itu, kata Garin, JAFF terus mentradisikan film dengan karakter film Asia yang menghasilkan generasi baru, misalnya film-film dari China dan Turki. "Ada banyak film di Asia, misalnya dari Vietnam yang melahirkan penemuan-penemuan baru," katanya.

Ia mengatakan program JAFF berupa seminar dan pemutaran film komunitas menjadi wujud penghargaan bagi penonton dan pembuat film independen.

Nyaris tak masuk akal

Sementara itu, Direktur JAFF Budi Irawanto mengatakan JAFF kini memasuki tahun keenam, dan digelar tanpa dukungan pemerintah. Tema yang diusung dalam JAFF tahun ini adalah "Multitude".

Ia mengatakan terus-menerus menggelar kegiatan budaya seperti halnya festival film ini, merupakan sesuatu yang menantang. "Bahkan, di tengah iklim pragmatisme di bawah pengaruh ideologi Neoliberalisme, menggelar kegiatan budaya seperti festival film, nyaris tidak masuk akal," katanya.

Namun, kata dia, dengan kondisi apa pun, JAFF terus memegang teguh komitmen menjadi festival film Asia terbaik di Indonesia. "JAFF menjadi upaya untuk mewujudkan gagasan sinema Asia sebagai bagian organik dari budaya dari masyarakat Asia," katanya.

Budi mengatakan JAFF mengusung tema "Multitude" untuk menjelaskan beragam gerakan sosial atau proses demokratisasi yang melanda Asia, termasuk sinema. "Istilah ’multitude’ bisa digunakan untuk melukiskan kekayaan tema dan estetika sinema Asia dalam pergulatannya dengan masalah sosial dan politik," katanya.

Ia mengatakan sinema Asia dengan jelas merefleksikan kondisi kaum minoritas dan perjuangan masyarakat mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Sedangkan menurut Presiden JAFF Garin Nugroho, tema "Multitude" memberi penghormatan pada perspektif masyarakat dan komunitas dengan segala jenis dan bentuknya. "Tema ’Multitude’ menggambarkan film dengan relasi sosial politiknya," katanya.

Menurut dia, tema "Multitude" juga menjadi kritik terhadap lembaga formal film atau lembaga birokrasi budaya yang tidak mampu membaca "multitude" dalam berbagai perspektif, termasuk daya hidup komunitas dan festival.

Terkait dengan kondisi itu, maka dalam JAFF ke-6 dihadirkan program khusus menandai 70 tahun perjalanan sinema di Kyrgystan. "Sinema Kyrgystan menawarkan cita rasa artistik yang berbeda karena kemampuannya menangkap lanskap alam yang penuh dengan kultur masyarakatnya," kata Budi Irawanto.

Ia mengatakan meskipun tidak banyak yang tahu, sinema Kysrgystan sebenarnya memiliki tradisi yang dekat dengan sastra dan musik dari wilayah Asia Tengah. "Dari Kysrgystan kita bisa menimba pengetahuan bagaimana sinema menjadi bagian pergulatan kultural dan sosial sebuah masyarakat. Pada saat yang sama kita juga dapat menyaksikan daya hidup sinema dalam merekam dan mengisahkan masyarakatnya di tengah berbagai keterbatasan," katanya.

Menurut dia, program khusus lain yang disuguhkan dalam JAFF ke-6 adalah pemutaran film-film pendek kompilasi yang terangkum dalam S-Express.

S-Express adalah sebuah jaringan di Asia Tenggara yang aktif dalam pertukaran film pendek yang diprakarsai Yuni Hadi dari Singapura, Chalida Uabumrungit (Thailand), dan Amir Muhammad Malaysia pada 2001. "Kelompok itu telah diperluas hingga melibatkan Minikino (Indonesia) pada 2002, serta Alexis Tioseco (Filipina) dan Maggie Lee (China) pada 2005," katanya.

Menurut dia, selain program khusus tersebut, juga diputar film The Raid yang berkisah tentang dunia bawah tanah di Jakarta. Film ini disutradarai Gareth Huw Evans. Dua pemain utamanya, Iko Uwais dan Yayan Ruhian. "Film The Raid akan dirilis di Indonesia secara serentak pada April 2012," kata Budi.

Krisis sinema berkualitas

Sutradara Film Sang Penari Ifa Isfansyah yang juga hadir dalam kegiatan JAFF ke-6 di Yogyakarta mengatakan, Indonesia krisis sinema berkualitas, karena industri perfilman cenderung berorientasi mengejar keuntungan. "Perkembangan sinema di Indonesia tahun ini cukup mengkhawatirkan karena lebih banyak menampilkan film bertema mistis," katanya.

Ia mengatakan, meski Indonesia memiliki banyak literatur sastra, namun tidak banyak industri film yang mengangkat tema dari karya sastra.

"Jika dihitung, kurang lebih hanya 10 persen sinema mengangkat tema dari karya sastra, sedangkan 60 persen dari total sinema mengangkat tema mistis," katanya.

Menurut dia, di Indonesia terdapat dua jenis industri film, yakni industri film tipe investor dan tipe independen. "Tahun ini lebih banyak mengarah ke tipe investor yang orientasinya lebih banyak berdagang, sehingga film yang banyak muncul jauh dari kualitas bagus," katanya.

Sementara itu, industri film independen dengan dana minim harus berusaha keras tetap hidup dan menghasilkan karya yang benar-benar berkualitas.

Ia mengatakan sinema yang berkualitas bagus dalam satu bulan hanya tayang dua kali, dan ini tidak sebanding dengan sinema lainnya yang hanya menitikberatkan pada cerita mistis.

Ifa juga mengatakan sinema berkualitas di Indonesia keberadaannya tidak stabil, sehingga tidak sebanding dengan sinema mistis maupun sinema populer.

Apalagi, kata dia, Indonesia belum memiliki standar kualitas sinema bagus atau berkualitas, sehingga industri perfilman beramai-ramai membuat sinema yang instan atau kurang mendalam.

Menurut dia, untuk menghasilkan film berkualitas, setidaknya diperlukan kemampuan sutradara menulis skenario yang baik, mampu membaca waktu, dan paling tidak melakukan serangkaian penelitian.

Ia mengatakan untuk membuat film Sang Penari yang mengangkat tema dari karya sastra yaitu novel yang ditulis Ahmad Tohari setidaknya membutuhkan waktu tiga tahun.

Menurut Ifa, krisis sinema berkualitas berdampak pada terbatasnya pilihan tontonan sinema berkualitas dan mendidik. "Minimnya pilihan sinema membentuk selera pasar. Apalagi, budaya menonton sinema secara kritis belum terbangun secara kuat di Indonesia," katanya.

Selain itu, kata dia, lemahnya sistem seleksi dan kompetisi di Indonesia juga menjadi faktor penyebab krisis sinema berkualitas di negeri ini.

"Sinema Indonesia dibuat dengan biaya murah, namun menghasilkan banyak keuntungan. Seharusnya Indonesia membuat semacam uji kompetensi bagi sutradara film guna meningkatkan kualitas karyanya," katanya.