Transisi OJK, BI Minta 10 Isu Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia atau BI meminta seluruh pihak lebih memperhatikan pada sepuluh isu pengalihan pengawasan bank dari bank sentral ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

BI sendiri sudah membentuk dua tim untuk mempersiapkan setiap kondisi yang perlu diantisipasi pasca pembentukan OJK. Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (22/12/2011).

Menurut Muliaman, kesepuluh isu krusial yang perlu diperhatikan tersebut adalah pertama, penyamaan persepsi dan visi amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Ini penting kalau dimandatkan BI berwenang di sektor makro, bagaimana pembagian wilayahnya. Kedua, struktur organisasi OJK, harus dipastikan agar peralihannya lembut tanpa ada perusakan pada sistem keuangan yang sudah ada.

Ketiga, kebijakan dan implementasi penugasan serta pengalihan telah menimbulkan banyak pertanyaan. "Termasuk isu tentang nasib saya sendiri ke depan. Ini isu sentral dan menyangkut manusia, sehingga jangan sampai diremehkan dan jangan didzalimi, harus jelas, dan tidak mengubah motivasi dan semangat agar masa transisi lebih jelas," tuturnya.

Keempat, manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan kualifikasi pegawai, penetapan karir, gaji, fasilitas, dan budaya kerja.

Kelima, penggunaan aset dan sarana BI dalam jangka waktu tertentu. Keenam, kepemilikan cakupan dan periode dokumen yang akan dialihkan. Bagaimana penyerahannya agar catatan dan rekaman lama tidak bocor.

Ketujuh, Kelancaran tugas dimasa transisi (pengeluaran ketentuan baru) jangan merusak sistem keuangan. Kedelapan, kebutuhan data atau informasi harus lebih detail karena akan ada keterkaitan antara data OJK, BIN dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kesembilan, pola pembagian data. Kesepuluh, akuntabilitas dalam pengelolaan informasi bersama dalam menjaga kerahasiaan informasi.

"Ke depan, BI harus mampu melakukan stress testing perbankan. Jadi kapasitas surveillance (pengawasan) di BI menjadi agenda terpenting, terutama dalam peningkatakan kapasitasnya, lebih ke teknis ekonomi. Akan ada pemeriksaan bank dalam rangka surveillance," tutur Muliaman.