Pemerintah Godok Metode Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tampaknya pasti akan melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan metode pembatasan yang rencananya akan dilakukan tahun depan.

"Itu (pembatasan ada) di dalam UU APBN kita 2012. Sebenarnya sejak tahun 2011 sudah diamanatkan untuk melakukan pembatasan agar kuota 40,49 juta kiloliter itu tidak terlampaui," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di sela-sela kunjungannya ke Gudang Badan Urusan Logistik Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Hatta menyebutkan, tahun ini saja kuota tersebut sudah terlampaui. Akibatnya, pemerintah harus menambah anggaran BBM bersubsidi menjadi Rp 160 triliun. Dengan kata lain, ada pembengkakan anggaran sebesar Rp 30,3 triliun untuk tahun ini.

Tahun depan, ia pun memperkirakan kuota bisa terlewati kembali seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah kendaraan. "Di tahun 2011 melampaui kuota apalagi di tahun 2012 dengan (proyeksi) pertumbuhan kita yang 6,7 persen (tahun depan) dan transportasi yang meningkat maka dipastikan kalau tidak ada pembatasan maka kuota 40,49 juta kiloliter akan terlampaui," tegas Hatta.

Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat APBN, pemerintah akan melakukan pembatasan. Sekarang ini, terang Hatta, sedang dirumuskan menggunakan metode apa. Metode yang sudah diujicobakan hingga saat ini adalah sistem pengendalian menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan angkutan umum. "Jadi kita harus disiplin agar kuota kita itu tidak melampaui supaya dana kita itu bisa kita dorong untuk (hal lainnya)," ujar Hatta.