Kerugian akibat Letusan Gamalama Mencapai Rp 170 Miliar

TERNATE, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menaksir kerugian akibat bencana letusan Gunung Gamalama dan banjir lahar dingin di Kota Ternate mencapai Rp 170 miliar.

"Kerugian akibat bencana letusan Gunung Gamalama dan banjir lahar dingin yang direkapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ternate ditaksir Rp 170 miliar," kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kota Ternate Jusuf Sunya di Ternate, Kamis (22/12/2011).

Menurut dia, taksiran nilai kerugian yang diakibatkan letusan Gunung Gamalama dan terjangan banjir lahar dingin telah disampaikan kepada Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman.

Ia mengatakan, kerugian tersebut akan ditangani menggunakan dana APBN dan APBD untuk membenahi berbagai infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar dingin dan embusan abu vulkanik letusan Gunung Gamalama.

Untuk itu, Wali Kota Ternate berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Jusuf mengatakan, langkah wali kota tersebut sangat penting karena Pemkot Ternate tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk membenahi berbagai sarana dan infrastruktur yang rusak.

Disinggung mengenai tanggap darurat bencana erupsi Gunung Gamalama, Jusuf menyatakan tidak ada perpanjangan tanggap darurat sejak berakhir 19 Desember 2011 meskipun saat ini kondisi Gunung Gamalama masih belum aman.

Sebelumnya, Pemkot Ternate mengemukakan, perpanjangan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Gamalama pada 15-19 Desember tersebut telah diputuskan dalam rapat antara BPBD Kota Ternate, Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama, dan sejumlah pihak terkait.

Menurut dia, perpanjangan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Gamalama tersebut selain mempertimbangkan kondisi Gunung Gamalama yang masih Siaga level tiga, juga adanya ancaman banjir, seperti lahar dingin, mengingat Ternate saat ini memasuki musim hujan.

Namun, meski masa tanggap darurat bencana letusan Gunung Gamalama tidak lagi diperpanjang, hal itu tidak akan menyulitkan BPBD, terutama dalam penyediaan bahan makanan untuk para pengungsi karena stok bahan makanan untuk mereka masih banyak.