Ribuan Petani Boyolali Tolak RPP Tembakau

Kompas.com - 22/12/2011, 20:43 WIB

BOYOLALI, KOMPAS.com - Ribuan orang yang tergabung dalam Organisasi Petani Tembakau Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melakukan demo menolak disahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Produksi Tembakau di depan kantor kabupaten setempat, Kamis.

Ribuan petani itu dalam aksinya selain melakukan yel-yel terkait penolakan RPP tersebut juga membawa sejumlah poster dan melakukan aksi teatrikal tarian topeng ireng khas dari lereng Gunung Merapi dan Merbabu.

Demo para petani tembakau tersebut diawali dengan berjalan kaki dari perempatan di Jalan Merbabu menuju Kantor Pemerrintah Kabupaten Boyolali. Aksi sempat mengganggu kelancaran arus lalulintas di jalan tersebut.

Koordinator aksi yang juga Sekjen OPMM Syukur Fahrudin dalam orasinya meminta Bupati Boyolali mendukung aksi para petani tembakau untuk menolak regulasi pertembakauan yang hendak digulirkan dalam bentuk RPP tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Hal itu jelas-jelas tidak pro-kerakyatan. RPP itu menjadi bukti ketidakpedulian pemerintah kepada rakyat yang mengantungkan hidupnya dari industri pertembakauan," katanya, Kamis (22/12/2011).

Boyolali salah satu sentra produksi tembakau mempunyai peranan vital dalam industri pertembakauan di Indonesia. Petani tembakau di 10 kecamatan di kabupaten ini mayoritas kehidupannya tergantungan produk tembakau.

Cukai yang dihasilkan dari tembakau di Boyolali pada 2010 mencapai Rp 8 miliar. Jika regulasi tembakau disahkan, ribuan petani kehilangan sumber kehidupan dan hilangnya anggaran APBD dari cukai.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Boyolali menolak penandatangan RPP dan tidak menerapkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (KTR).

Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Boyolali menolak adanya impor tembakau dan mendukung keberadaan tembakau lokal dan jaringan kerja pertanian tembakau setempat.

Sebanyak 10 orang sebagai perwakilan petani tembakau melakukan dialog dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali Wisnu Hermadi yang mewakili Bupati Seno Samodro yang berhalangan hadir karena sedang dinas ke luar kota.

Menurut Wisnu Hermadi, pihak Pemkab Boyolali akan mendukung tuntutan para petani tembakau di Boyolali, yakni menolak disahnya RPP tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Pemkab mendukung para petani, karena tembakau merupakan sumber kehidupan mereka," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau