Hamas dan Fatah Bahas Reformasi PLO di Kairo

KAIRO, KOMPAS.com — Presiden Palestina yang juga pemimpin Fatah, Mahmud Abbas, bertemu dengan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, di Kairo, Mesir. Kedua pemimpin Palestina itu membahas reformasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang akan membuka jalan bagi kedua gerakan Islam tersebut untuk bekerja sama di dalamnya.

Kedua pemimpin telah melakukan pembahasan selama tiga hari bersama 13 kelompok Palestina lainnya yang bertujuan mendorong pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi yang macet. Pemimpin intelijen Mesir, Murad Muwafi, dan tokoh-tokoh independen Palestina juga mengambil bagian dalam pertemuan tersebut.

Anggota parlemen independen Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan, keikutsertaan sejumlah tokoh independen seperti dirinya dan pengusaha Munib al-Masri serta wakil-wakil Hamas dan Jihad Islam merupakan sebuah momentum bersejarah.

"Baru kali ini ada kepemimpinan bersatu untuk semua aliran politik dan intelektual," kata al-Masri, Kamis (22/12/2011). "Pertemuan itu membahas strategi nasional dan kebijakan serta program perlawanan rakyat Palestina, juga pengaktifan PLO dan reformasi kepemimpinannya," lanjut dia.

Ketua delegasi Fatah, Azzam al-Ahmed, mengatakan, pertemuan itu akan mengkaji kemungkinan pembentukan sebuah badan kepemimpinan baru PLO hasil rekonsiliasi dan kemitraan antara semua kekuatan politik Palestina.

Hamas dan Fatah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi antara kedua pihak pada Mei lalu, tetapi hingga kini belum melaksanakannya. Perjanjian itu menetapkan pembentukan pemerintah sementara dari kalangan independen yang akan mempersiapkan pemilihan umum dalam waktu setahun.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan dan kedua pihak mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya. Kubu Abbas yang berkuasa di Tepi Barat mengusulkan pemilu pada Januari 2011 untuk mengatasi masalah itu. Terakhir kali rakyat Palestina memberikan suara adalah dalam pemilihan umum parlemen pada 2006, di mana Hamas mencapai kemenangan besar.

Pemilu parlemen dan presiden telah dijadwalkan berlangsung pada Januari 2010. Namun, Pemerintah Palestina tidak melaksanakannya setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemungutan suara di Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari. Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut diblokade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah, yakni Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Uni Eropa, Israel, dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa empat tahun lalu. Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza dua tahun lalu dengan dalih untuk menghentikan penembakan roket yang hampir setiap hari ke wilayah negara Yahudi tersebut.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu. Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak konflik itu dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas masih tetap diblokade oleh Israel.