1.000 Rumah Murah Terkendala

Balikpapan Kompas - Realisasi pembangunan 1.000 unit rumah murah di Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, bakal sulit terwujud dalam waktu dekat. Pengembang masih terbentur sejumlah hal, antara lain perubahan luas lahan dan dukungan perbankan.

Itu dikatakan Karel Soekma Jaya, Direktur Utama PT Cipta Griya Sarana Asri, pengembang rumah murah itu, Kamis (22/12). ”Prinsipnya, kami tetap membangun rumah murah itu, tapi tidak bisa seketika, melainkan bertahap. Kami maju pelan-pelan sembari berharap pemerintah daerah, pusat, dan perbankan mendukung kami,” kata Karel.

Pengundian 1.000 pembeli dari warga berpenghasilan rendah di Kota Balikpapan rencananya pada Oktober lalu. Namun tidak juga terlaksana karena pengembang terbentur sejumlah hal, seperti pengajuan perubahan site plan dan perbankan.

Padahal, sudah 4.000-an berkas permohonan masuk dan 1.500 pemohon di antaranya memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah seharga Rp 26 juta itu. Setiap pemohon telah dijelaskan kendalanya. Sejauh ini, mereka masih bisa memaklumi.

”Kami masih menunggu perubahan site plan, karena dulu, awalnya luasan tanah per kapling kami tentukan 200 meter persegi. Namun untuk rumah sangat murah ini, luasannya dikurangi jadi 108 meter persegi. Ternyata prosesnya tak mudah,” katanya.

Dari luasan 18,9 hektar lahan, diperkirakan ada 2 hektar yang di dalamnya mengandung batubara sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Artinya, perlu lagi kajian konsultan yang butuh biaya sekitar Rp 300 juta.

Masalah lain, yakni skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ternyata sulit dibicarakan dengan perbankan. Pihak bank punya mekanisme dan penilaian sendiri terhadap mereka yang akan mengikuti kredit perumahan murah.

Bank antara lain menginginkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli. Padahal, pengembang tidak bisa balik nama sertifikat sebelum dilakukan akad kredit. ”Aturan pemerintah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu ada, dan bagus. Tetapi praktiknya, enggak ada,” ujar dia.

Kepala Bagian Humas Pemkot Balikpapan Aji M Sofyan mengatakan, berat bagi pemkot untuk mendukung proyek itu meski punya maksud baik. ”Sulit jika kami tiba-tiba harus diposisikan mendukung penuh dan mengeluarkan APBD dalam jumlah banyak. Kami rasa, untuk rumah murah ini, semua kewajiban pengembang,” kata Aji.

Syarat jadi pemohon rumah murah, antara lain harus tercatat sebagai warga miskin, berpenghasilan maksimal Rp 2 juta per bulan dan belum punya rumah. Rumah itu bukan untuk PNS. Rangka rumah terbuat dari baja ringan model knock down. Dindingnya fiber semen (kalsibot) dan atapnya dari genteng metal. Rumah ini dicicil Rp 300.000 per bulan dan tanpa uang muka.

Pengembang berharap infrastuktur seperti jalan, listrik, air, dan perizinan dibantu pemerintah daerah atau pusat. Tetapi, masih belum terpenuhi.(PRA)