Gerindra: Jangan Tunggu Konflik Makin Besar!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan pemerintah seharusnya tidak menunggu setiap konflik yang terjadi di masyarakat semakin membesar. Menurutnya, pemerintah harus sigap menangani jika terdapat konflik, baik antara warga, warga dengan perusahaan, maupun warga dengan aparat keamanan. "Konflik sekecil apa pun yang melibatkan masyarakat harus segera ditangani. Jangan menunggu makin besar," ujar Fadli Zon di Jakarta, Senin (26/12/2011).

Fadli dimintai tanggapannya mengenai insiden penembakan pengunjuk rasa di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu kemarin. Bentrok tersebut berawal dari upaya aparat keamanan membubarkan aksi unjuk rasa warga yang memblokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima, 24 Desember lalu.

Akibatnya, terjadi bentrokan yang menyebabkan tiga orang tewas serta lainnya luka-luka. Korban tewas adalah Arief Rahman (19), dan Syaiful (17), Ansyari (20). Mereka tewas setelah diterjang peluru yang diyakini berasal dari pihak aparat keamanan yang terdiri dari 250 personel Polres Kota Bima, 60 personel gabungan intel dan Bareskrim, serta 60 personel Brimob Polda NTB.

Fadli menilai, telah terjadi pelanggaran kemanusiaan dan kebrutalan yang menunjukkan sikap tidak disiplin aparat dalam insiden tersebut. Pasalnya, protes dan demo yang dilakukan masyarakat Bima adalah tindakan yang dijamin konstitusi, sehingga penanganannya harus profesional yakni dengan persuasif dan dialog.

"Harus ada sanksi terhadap oknum aparat yang menghilangkan nyawa masyarakat. Dan kami mendukung agar polisi dilarang menggunakan senjata ketika menghadapi demonstrasi rakyat, mahasiswa, petani, maupun buruh. Cukup dengan pentungan saja. Karena terbukti dengan adanya senjata, polisi bisa seenaknya menembaki warga," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh di Jakarta, Sabtu (24/12/2011) menyatakan jauh sebelum tindakan represif aparat kepolisian dalam insiden itu, pihaknya sudah memperingatkan Bupati Bima Ferry Zulkarnain dan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunandi. Komnas HAM, menurut Ridha, sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kita sebelumnya sudah turun pada April 2011. Jadi masalah di Bima sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Kemudian, kita melakukan investigasi ke sana. Namun entah kenapa, rekomendasi itu tidak diindahkan mereka sampai kemudian puncak amarah massa pecah seperti yang terjadi Sabtu pagi," kata Ridha.