Pemerintahan

Manuver Politik Wagub Prijanto

Kompas.com - 27/12/2011, 03:50 WIB

Prijanto mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI, Minggu (25/12). Meski Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku belum menerima surat pengunduran Prijanto yang ditandatangani 23 Desember lalu, kontroversi tentang keputusan Prijanto tidak lagi terbendung.

Ada yang mengecam, ada yang mendukung. Namun, buat Prijanto, munculnya kontroversi ini menjadi panggung bagus buatnya. Lewat panggung tersebut, muncul sosok Prijanto yang teraniaya menghadapi sikap Gubernur DKI Fauzi Bowo, yang akrab dipanggil Foke.

Panggung baru ini juga memberi peluang Prijanto memaparkan obsesinya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel buat publik.

Apa kata pengamat politik Andrinof Chaniago dan J Kristiadi mengenai manuver politik Prijanto ini?

Keduanya menilai, citra sosok yang teraniaya masih laku dijual sebagai bagian dari kampanye pemilihan kepada daerah. Namun, pencitraan seperti itu tak lagi kuat sebagai daya tarik. Prijanto bahkan bisa terjerembap oleh kesan cengeng.

Andrinof mengatakan, setahun setelah Fauzi-Prijanto resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur, Fauzi mulai menunjukkan agenda kerjanya sendiri. Prijanto diabaikan. Semakin hari, sikap Fauzi terhadap Prijanto dianggap melampui batas.

Fauzi, menurut dia, lebih suka mendelegasikan tugas-tugasnya kepada wakil atau sekretaris daerah. Prijanto nyaris tidak pernah mendapat disposisi ke luar negeri dari Fauzi.

”Foke tidak mau sosok Prijanto muncul di publik. Acara seremonial yang umumnya diwakili wakil gubernur pun, Foke tidak mau menyerahkan kepada Prijanto,” ujar Kristiadi.

Perlawanan

Menurut Andrinof, isu sosok yang teraniaya akan lebih berpengaruh negatif pada sosok yang menganiaya, dan bukan pada korban yang teraniaya.

Namun, tidak demikian dengan gagasan Prijanto tentang APBD yang transparan dan akuntabel bagi publik. Menurut Kristiadi, isu ini bukan saja menjadi penanda perlawanan Prijanto terhadap Fauzi, tetapi juga jadi isu seksi di kalangan konstituen kelas menengah ke bawah pada Pilkada DKI 2012.

Meski demikian, Andrinof mengingatkan, ”Bergantung bagaimana isu ini dikemas.”

Menurut Kristiadi, apa yang dipaparkan Prijanto tentang APBD lewat dua buku karyanya, Mengintip APBD dan Pembangunan Jakarta dan Andaikan... Aku atau Anda Gubernur, Kepala Daerah, bisa jadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang usang serta korup, dan mampu membangkitkan harapan baru kehidupan demokrasi.

”Selama ini, APBD DKI Jakarta sekitar Rp 30 triliun mengalir lewat transaksi-transaksi yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Saya kira media massa akan cepat menangkap gagasan seksi ini dan menjadikan gagasan ini sebagai isu utama pemerintahan daerah, terutama pada Pilkada DKI,” tegas Kristiadi.

Sebelumnya, Prijanto mengatakan, implementasi APBD yang transparan, terbuka, dan akuntabel bakal mampu menekan praktik korupsi dan pemborosan. Prioritas pembiayaan pun bisa menjadi jelas sejak awal. Arah pembangunan daerah menjadi lebih pasti. Hal ini akan meningkatkan partisipasi warga dalam hidup bernegara.

Andrinof berpendapat, publik akan mendengarkan Prijanto bila dia mampu menjelaskan APBD terkait dengan pelayanan publik, penanggulangan banjir, dan kemacetan Jakarta. Selain itu, Prijanto juga harus mampu mengaitkan gagasan APBD-nya sebagai salah satu langkah mereformasi birokrasi.

Jika Prijanto sukses, kata Andrinof dan Kristiadi, ia akan menjadi pengikat kekuatan isu ”asal bukan Foke” dalam Pilkada DKI 2012.

”Jika pada putaran pertama pilkada Foke gagal menang, sementara Prijanto bertahan pada putaran kedua, pada putaran kedua Prijanto bisa menjadi pengikat sentimen pilkada asal bukan Foke atau asal bukan incumbent,” ujar Andrinof.

Dia dan Kristiadi mengakui, opini publik terhadap Foke pascapengunduran diri Prijanto masih belum pasti.

”Kalau kecaman terhadap Prijanto terus meningkat karena dianggap tidak punya komitmen, sementara di sisi lain Foke berani melakukan instropeksi dan perubahan diri, Prijanto bakal tenggelam,” tutur Andrinof. Apalagi, bila hal ini dikaitkan dengan kecenderungan pasangan gubernur atau bupati yang pecah kongsi karena kepentingan pilkada berikutnya.

Pecah kongsi

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenok mengatakan, 94 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi menjelang Pilkada 2010 dan 2011. Hanya 6,15 persen pasangan yang tetap berpasangan pada pilkada berikutnya.

Sebaliknya, jika publik bersimpati dan mulai melirik gagasan APBD Prijanto, kata Kristiadi, Prijanto masih harus mampu meyakinkan publik, dia bisa melewati masa transisi mengimplementasi APBD unggulan ini.

Andrinof dan Kristiadi sependapat, sepak terjang Prijanto bakal jadi perhatian partai-partai politik terkait Pilkada DKI 2012.

(WINDORO ADI)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau