Jelang 2014, Waspadai Mafia Anggaran!

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengingatkan, menjelang Pemilu 2014 mendatang, mafia anggaran akan semakin liar. Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan mengatakan, tuntutan biaya politik tinggi menjelang pemilu disinyalir akan mendorong gencarnya mafia anggaran melakukan aksi-aksinya.

"Gencarnya mafia anggaran itu pasti akan terjadi. Elit politik Senayan dan Kementerian serta elit politik di daerah akan dituntut untuk mengumpulkan modal melalui praktik haram dengan mengeruk uang rakyat," ujar Yuna saat memaparkan 'Catatan Akhir Tahun Fitra' di Jakarta, Selasa (27/12/2011).

Yuna mengungkapkan, terungkapnya kasus suap DPPID kawasan transmigrasi dan penetapan tersangka salah seorang anggota Badan Anggaran DPR menunjukan praktik mafia anggaran masih bekerja secara sistematis di pemerintahan. Ia menilai, lahirnya mafia anggaran juga terjadi karena tuntutan biaya politik tinggi dan sistem pendukung fungsi anggaran yang tidak memadai.

"Salah satu contohnya adalah kewenangan Badan Anggaran yang cukup besar. Dalam kasus suap DPPID Transmigrasi Kemennakertrans misalnya, Banggar hanya membahas alokasi anggaran sebesar Rp 469,4 miliar yang sudah diputuskan oleh Komisi IX. Artinya, Banggar telah melampaui kewenangannya karena langsung membahas bersama mitra Kemennakertrans tanpa melalui Komisi," jelasnya.

Oleh karena itu, Yuna menyarankan agar rumusan Undang-Undang Pemilu ke depan harus juga menekan biaya politik, dengan membatasi belanja kampanye dan memperbaiki sistem subsidi parpol.

Menurutnya, fungsi anggaran DPR yang selama ini terjebak hanya mengkritisi proyek yang diajukan melalui proposal, harus mampu lebih mengkritisi kebijakan anggaran.

"Untuk itu, DPR memerlukan sistem pendukung seperti kantor anggaran untuk membantu mengkritisi proposal anggaran pemerintah dan menjadi mediator dengan publik dalam hal keterbukaan informasi anggaran," kata Yuna.