Pekerjaan Rumah di Penyeberangan Merak

Oleh C Anto Saptowalyono

Pelabuhan Merak memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya menjadi pelabuhan penyeberangan tersibuk di negeri ini. Catatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Cabang Merak menyebutkan, dahulu penyeberangan Jawa-Sumatera menggunakan kapal yang sederhana, kapal tambang namanya. 

Seabad silam, tepatnya tahun 1912, perusahaan milik Belanda Staats Spoorwagen mengoperasikan kapal Conventional seiring dibukanya lintasan Merak-Panjang oleh pemerintah kolonial.

Namun, sejak tahun 1957 kapal milik Pemerintah Belanda tidak diizinkan lagi beroperasi di Indonesia. Dua tahun kemudian, Djawatan Kereta Api mengambil alih penyeberangan Merak-Panjang dengan mengoperasikan tiga kapal, yakni KMF Halimun, KMF Krakatau, dan KMF Bukit Barisan.

Dua dekade berikutnya, yakni tahun 1977, pelabuhan Srengsem diresmikan. Lintasan Merak-Srengsem pun mulai dilayari kapal jenis roll on-roll off atau akrab disebut kapal ro-ro.

Sejak 1 Juni 1981, lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni pun diresmikan dan tetap dilayari hingga kini untuk mengantar penumpang dan mendistribusikan barang dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya.

Makin banyak pula perusahaan operator pelayaran yang beroperasi di rute Merak-Bakauheni. Hingga tahun 2011, jumlah kapal ro-ro reguler yang siaga melayani rute ini ada 33 unit dengan ukuran bervariasi dari 2.553 gross ton hingga 12.498 gross ton.

Sejarah panjang Pelabuhan Merak sebagai nadi transportasi penumpang dan distribusi barang Jawa-Sumatera pada 2011 sempat tercoreng karena catatan buruk berupa antrean panjang truk. Sejak Februari, truk kerap mengantre berhari-hari sebelum diseberangkan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Beragam alasan dikeluarkan sepanjang bulan-bulan penuh kemacetan itu, antara lain kenaikan jumlah kendaraan yang hendak menyeberang dan adanya tren penambahan dimensi atau ukuran panjang truk yang hendak menyeberang di lintas Merak-Bakauheni.

Kondisi ini diperparah dengan tidak mampunya regulator, operator pelabuhan, dan operator pelayaran saat itu menciptakan sistem agar jumlah kapal yang beroperasi di lintas Merak-Bakauheni dapat mengimbangi kendaraan yang datang.

Pungutan liar pun meruyak saat terjadi kemacetan panjang di Merak beberapa bulan silam. Sopir truk dan pengguna jasa penyeberangan pun rugi waktu dan rugi uang saat melintasi jalur penyeberangan itu.

Sangat mahal harga yang harus dibayar ketika terjadi kemacetan di Merak. Beberapa kali menteri dan pejabat tinggi kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN datang ke Merak saat kemacetan parah berlangsung.

Ombudsman Republik Indonesia pun kemudian memberikan sejumlah saran untuk mengatasi problem di Merak. Akhirnya, baru pada akhir September 2011, pengusaha pelayaran dan ASDP di Merak menjalin kesepakatan untuk memperketat jadwal supaya pencapaian trip optimal dalam mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Merak.

Melalui kesepakatan yang berlaku per 3 Oktober 2011 tersebut, tiap kapal wajib memenuhi empat trip dalam sehari.

”Seumpama di dermaga dia (operator kapal) berleha-leha, dia akan dikenai sanksi,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan Merak Togar Napitupulu, beberapa waktu lalu.

Sanksi dimaksud adalah jembatan bergerak di dermaga akan langsung diturunkan begitu waktu bongkar muat habis sehingga mau tidak mau kapal harus segera berangkat. Selain itu, bila di pelabuhan tujuan nanti kapal tersebut juga terlambat, kapal bersangkutan langsung diminta lego jangkar menunggu giliran trip berikutnya.

Dengan sanksi semacam itu, kapal yang tidak disiplin akan merugi sendiri sebab kehilangan trip. Pola pengetatan jadwal ini terbukti mampu mengelola agar kendaraan yang datang ke Merak tak perlu begitu lama menunggu giliran masuk kapal.

Dari awal Oktober hingga akhir Desember ini tidak lagi terjadi antrean panjang truk di luar pelabuhan selama berhari-hari seperti kerap terjadi di Merak pada bulan-bulan awal hingga pertengahan tahun ini.

Layanan penumpang

Di sisi lain, fasilitas di Pelabuhan Merak belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi penumpang pejalan kaki yang jumlahnya mencapai 100.000 orang per bulan.

Saat ini, penumpang pejalan kaki yang baru turun dari bus di Terminal Terpadu Merak (TTM) harus berjalan kaki hingga 300-an meter sebelum tiba di loket pembelian tiket.

Setelah membeli tiket, mereka harus meniti tangga menuju dermaga yang jaraknya bervariasi, mulai dari puluhan meter untuk dermaga pertama yang berada paling dekat dengan loket hingga ratusan meter untuk dermaga kelima di ujung Pelabuhan Merak.

Bagi penumpang pejalan kaki yang membawa banyak barang, kondisi ini tentu merepotkan. Beruntung mereka yang mampu menyewa jasa portir untuk membantu memanggul barang bawaan berat. Namun, bagi mereka yang harus benar-benar menghitung pengeluaran, jauhnya jarak dari TTM ke loket ini jelas jadi persoalan tersendiri. Belum lagi tidak adanya fasilitas bagi difabel di tangga-tangga menuju dermaga Pelabuhan Merak.

Kepala Cabang PT ASDP Cabang Merak La Mane mengatakan, pihaknya sedang menugaskan tim untuk melakukan kajian teknis penyediaan fasilitas bagi penyandang difabel.

Penuturan La Mane, saat ini sedang ada penataan di terminal lama Merak untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, yakni pembuatan semacam trotoar agar jalur itu tidak diserobot kendaraan bermotor.

Patut diingat bahwa saat periode mudik Lebaran, pihak Pemerintah Kota Cilegon, Banten, menyediakan troli bagi pemudik yang membutuhkan. Namun, di luar periode mudik, tidak ada layanan penyediaan troli.

Ini semua menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun depan.